GRAHAMEDIA.ID - Backlog atau tingkat kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan hunian di Indonesia saat ini masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah.
Catatan Kementerian PUPR pada tahun 2023, tercatat 12,71 juta backlog yang harus dipenuhi di Indonesia.
Salah satu penyebab backlog adalah faktor ketersediaan lahan, yaitu lahan semakin langka dan harganya semakin tinggi.
Akibatnya, harga rumah terjangkau semakin sulit diakses, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga mereka terpaksa memilih tinggal di daerah pinggiran kota.
Baca Juga: 6 Ide Desain Teras Rumah Minimalis Kekinian Dari Gaya Klasik Hingga Modern
Pada situasi ini, pendekatan dengan konsep public housing menjadi strategi yang tepat untuk menangani permasalahan ini.
Public housing adalah salah satu bentuk perumahan bersubsidi yang diperuntukkan bagi MBR berupa kompleks apartemen besar yang dapat disewa atau dimiliki oleh masyarakat (Britannica, 2023).
Public housing menawarkan solusi nyata dengan menyediakan hunian yang terjangkau bagi MBR.
Apalagi ketika 65 persen kebutuhan akan hunian di Indonesia didominasi oleh MBR informal, maka konsep public housing menjadi jawaban yang tepat.
Kesuksesan konsep ini terlihat jelas di negara Singapura, di mana 80 persen penduduknya dapat mengakses apartemen layak huni sebagai solusi untuk mengatasi permukiman kumuh (M. Jehansyah S., 2021).
Persoalannya, walaupun konsep public housing dianggap menjanjikan, namun sebagian kalangan MBR beranggapan sebaliknya.
Penyediaan rumah di Indonesia masih berorientasi pada kepemilikan rumah yang dapat dianggap sebagai investasi.
Pandangan tersebut menyebabkan ketidakterjangkauan hunian bagi MBR yang memiliki daya beli rendah.