GRAHAMEDIA.ID — Pemerintah Kabupaten Purbalingga menunjukkan keseriusan dalam mendukung kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) dengan memfasilitasi akses terhadap perumahan layak dan terjangkau.
Salah satu langkah konkret adalah dengan menggelar Sosialisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), khusus bagi ASN, yang dilangsungkan di Pendapa Dipokusumo pada Selasa, 22 Juli 2025.
Plt. Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani, menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan solusi bagi ASN yang belum memiliki rumah pribadi.
Ia menyebut, hanya dengan angsuran mulai Rp1 jutaan, para ASN sudah dapat memiliki rumah subsidi yang cukup representatif di wilayah Purbalingga.
“Dengan angsuran mulai Rp 1 jutaan, bapak ibu sudah bisa mendapatkan rumah subsidi yang cukup bagus di Purbalingga. Ini adalah peluang yang baik bagi para ASN, khususnya yang belum memiliki rumah. Maka saran saya, ambillah kesempatan ini,” ujar Dimas dalam sambutannya.
Baca Juga: Gubernur Ahmad Luthfi dan PWNU Jateng Inisiasi Pendirian Klinik Kesehatan di Kabupaten Kota di Jawa Tengah
Salah satu langkah konkret adalah dengan menggelar Sosialisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), khusus bagi ASN, yang dilangsungkan di Pendapa Dipokusumo pada Selasa, 22 Juli 2025.
Plt. Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani, menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan solusi bagi ASN yang belum memiliki rumah pribadi.
Ia menyebut, hanya dengan angsuran mulai Rp1 jutaan, para ASN sudah dapat memiliki rumah subsidi yang cukup representatif di wilayah Purbalingga.
“Dengan angsuran mulai Rp 1 jutaan, bapak ibu sudah bisa mendapatkan rumah subsidi yang cukup bagus di Purbalingga. Ini adalah peluang yang baik bagi para ASN, khususnya yang belum memiliki rumah. Maka saran saya, ambillah kesempatan ini,” ujar Dimas dalam sambutannya.
Baca Juga: Gubernur Ahmad Luthfi dan PWNU Jateng Inisiasi Pendirian Klinik Kesehatan di Kabupaten Kota di Jawa Tengah
Dimas juga menekankan bahwa partisipasi dalam program ini bersifat sukarela.
Namun, program ini menjadi bukti nyata dari komitmen Presiden Prabowo dalam memperluas akses perumahan bagi masyarakat, termasuk kalangan ASN.
“Ini bukan program yang wajib, tapi ini adalah bentuk komitmen dan tanggung jawab negara, agar seluruh masyarakat, termasuk ASN, punya kesempatan yang sama memiliki hunian yang layak dan terjangkau,” tegasnya.
Pemkab Purbalingga pun menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan FLPP sebagai bagian dari misi besar menjadikan Purbalingga yang mandiri dan sejahtera.
Dimas juga mengapresiasi kolaborasi yang baik antara Bank Jateng dan BP Tapera dalam menjalankan program ini secara teknis dan administratif.
Pimpinan Cabang Bank Jateng Purbalingga, Aji Dewanto, menyampaikan bahwa pelaksanaan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Bersama yang ditandatangani pada 20 Juni 2025 lalu.
Nota tersebut melibatkan sejumlah pihak, termasuk Kementerian PUPR, Badan Pusat Statistik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah, BP Tapera, dan Bank Jateng.
“Sosialisasi ini mengundang 400 ASN dan 12 developer yang kondisinya ready dengan demplot perumahan yang masih besar,” kata Aji.
Baca Juga: Anggaran IKN Diblokir: Bagaimana Masa Depan Pembangunan Ibu Kota Baru?
“Ini bukan program yang wajib, tapi ini adalah bentuk komitmen dan tanggung jawab negara, agar seluruh masyarakat, termasuk ASN, punya kesempatan yang sama memiliki hunian yang layak dan terjangkau,” tegasnya.
Pemkab Purbalingga pun menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan FLPP sebagai bagian dari misi besar menjadikan Purbalingga yang mandiri dan sejahtera.
Dimas juga mengapresiasi kolaborasi yang baik antara Bank Jateng dan BP Tapera dalam menjalankan program ini secara teknis dan administratif.
Pimpinan Cabang Bank Jateng Purbalingga, Aji Dewanto, menyampaikan bahwa pelaksanaan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Bersama yang ditandatangani pada 20 Juni 2025 lalu.
Nota tersebut melibatkan sejumlah pihak, termasuk Kementerian PUPR, Badan Pusat Statistik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah, BP Tapera, dan Bank Jateng.
“Sosialisasi ini mengundang 400 ASN dan 12 developer yang kondisinya ready dengan demplot perumahan yang masih besar,” kata Aji.
Baca Juga: Anggaran IKN Diblokir: Bagaimana Masa Depan Pembangunan Ibu Kota Baru?
Keikutsertaan para developer dalam kegiatan ini memungkinkan ASN untuk langsung mendapatkan informasi konkret tentang ketersediaan rumah, lokasi, spesifikasi teknis, serta skema pembiayaan yang ditawarkan.
Aji berharap sosialisasi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman para ASN terhadap mekanisme KPR FLPP, tetapi juga mempercepat realisasi kepemilikan rumah melalui proses yang transparan dan efisien.(*)
Aji berharap sosialisasi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman para ASN terhadap mekanisme KPR FLPP, tetapi juga mempercepat realisasi kepemilikan rumah melalui proses yang transparan dan efisien.(*)