Anggaran APBD Harus Digunakan Untuk Suport Pembayaran PBI BPJS Kesehatan

GRAHAMEDIA.ID - Akses mendapatkan pelayanan kesehatan masih menjadi problem yang ada di masyarakat. Tidak terkecuali masyarakat Kabupaten Blora.

"Blora masalah utama akses pelayanan kesehatan, adanya tambahan klinik ini bisa mengurangi akses dan akan semakin mendekatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat,"

kata Anggota Komis IX DPR RI Edy Wuryanto saat di Klinik Pratama PKU Muhammadiyah Randublatung, Senin, 18 Maret 2024.

Baca Juga: Klinik Pratama Rawat Inap PKU Muhammadiyah Randublatung Launching Pelayanan JKN-KIS

Dalam hal program BPJS Kesehatan menurut anggota DPR dari PDI Perjuangan ini, untuk Kabupaten Blora cukup baik. Hal ini karena sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC).

UHC merupakan cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan, minimal 95 persen dari jumlah penduduk.

"Blora sudah masuk, karena sudah mencapai 95,6 persen," jelas Edy Wuryanto.

Maka manfaatnya bagi masyarakat Blora, saat mendaftar BPJS maka bisa dilayani.

"Hari ini daftar langsung bisa dilayani, sehingga sangat menguntungkan masyarakat," tandas pria yang kembali terpilih menjadi anggota DPR  ini.

Raihan itu harus dipertahankan, apalagi soal keaktifan dalam membayar BPJS Kesehatan.

Kalau keaktifan turun dibawah 75 persen lanjut Edy Wuryanto maka berdampak pada UHC bisa dicabut.

"Kalau dicabut, layanan yang diberikan harus menunggu 14 hari baru bisa digunakan, ini jelas akan merepotkan masyarakat," ungkapnya.

Baca Juga: Waspada! 9 Daerah Di Jateng Berstatus Tanggap Darurat Bencana, Cek Dimana Saja? 

Untuk itu Edy Wuryanto berharap agar DPRD dan Bupati mensuport untuk menjamin agar UHC tidak bisa dicabut.