Tangani Darurat Bencana Banjir di Sulawesi Selatan, Kementerian PUPR Perbaiki Tanggul Jebol

GRAHAMEDIA.ID - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang tengah melakukan penanganan darurat bencana banjir akibat di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Ada enam desa yang terdampak akibat banjir dengan ketinggian hingga 30-150 meter yakni, Desa Keera, Pitumpanua, Belawa, Sabbangparu, Tanasitolo, dan Tempe," kata Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Suryadarma Hasyim sebagaimana dilansir dari laman Kementerian PUPR pada Minggu, 26 Mei 2024.

Menurut Suryadarma, penanganan darurat yang dilakukan oleh BBWS Pompengan Jeneberang berupa penanganan tanggul jebol Sungai Bila Wajo di Desa Lowa, Kecamatan Tanaitolo.

"Penanganannya berupa Sand Bag sepanjang 15 meter dan timbunan tanah sepanjang 15 meter. Saat ini progres pekerjaannya telah mencapai 98 %," terang Suryadarma.

Suryadarma melanjutkan, penanganan tanggul jebol Sungai Bila Wajo terdapat juga di Desa Sappa, Kecamatan Balawa,

"Adapun pekerjaannya berupa Sand Bag sepanjang 100 meter dan timbunan tanah sepanjang 100 meter. Saat ini progres pekerjaannya mencapai 92 %," tambahnya.

Kemudian, penanganan tanggul jebol di Sungai Walanae, Desa Ujungpero, Kecamatan Sabbangparu.

Baca Juga: Tanggul Jebol dan Korban Banjir di Demak Dipastikan Dilakukan Penanganan

Dengan rencana tindak lanjut untuk mengembalikan tanggul yang terputus dan pembuatan tanggul pasangan batu sepanjang 60 meter di belakang tanggul eksisting termasuk penanganan perkuatan tebing yang kritis sepanjang 100 meter.

"Untuk anggarannya diusulkan menggunakan 10 % dari nilai kontrak pengendalian banjir Sungai Walanae-Cenranae Kabupaten Wajo tahun 2024," ungkap Suryadarma.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta sekaligus mendorong agar Kementerian PUPR melalui BBWS Pompengan Jeneberang selaku mitra kerja, untuk menangani tanggul di Sungai Walanae- Cenranae dilakukan secara optimal.

"Masalah banjir tidak hanya dilakukan Kementerian PUPR saja, akan tetapi yang utama perlu kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan," jelas Andi Iwan. (***)