Prabowo: Kepemimpinan TNI Harus Berdasar Keteladanan dan Prestasi, Bukan Senioritas

GRAHAMEDIA.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah baru dalam pembinaan karier militer di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dalam amanatnya pada peringatan HUT ke-80 TNI di kawasan Monumen Nasional (Monas), Minggu, 5 Oktober 2025, Prabowo menekankan bahwa kepemimpinan di TNI tidak lagi boleh bertumpu pada senioritas, melainkan keteladanan dan prestasi.

“Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan kepala staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu selalu memperhitungkan senioritas. Yang penting prestasi, pengabdian, dan cinta Tanah Air,” ujar Prabowo di hadapan ribuan prajurit yang memadati area Monas.

Baca Juga: Baret Biru Indonesia Siap Ditugaskan ke Gaza: Amanah Besar

Pernyataan itu sontak menjadi sorotan, mengingat selama ini sistem promosi di TNI kerap dipengaruhi oleh faktor kepangkatan dan urutan masa dinas.

Prabowo, yang pernah menjabat Danjen Kopassus dan Panglima Kostrad, seolah ingin memotong rantai kebiasaan lama yang menurutnya bisa menghambat regenerasi kepemimpinan.

Prabowo menekankan pentingnya prinsip “Ing Ngarso Sung Tulodo”, yakni pemimpin yang memberi teladan di depan. Ia mengingatkan bahwa seluruh jajaran pimpinan, dari tingkat pusat hingga satuan terkecil, wajib menjadi contoh bagi prajurit di lapangan.

“Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan. Tidak ada tempat bagi pemimpin yang tidak kompeten, tidak profesional, atau tidak mengerti tugasnya,” tegasnya.

“Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik.”

Baca Juga: KAHMI Kabupaten Semarang Dorong Politik Sejuk di Era Prabowo

Arahan itu juga disertai instruksi kepada Panglima TNI dan para kepala staf matra untuk terus menilai kualitas kepemimpinan internal.

Menurut Prabowo, penilaian berkelanjutan menjadi kunci menjaga kredibilitas institusi militer di tengah tantangan keamanan nasional yang kian kompleks.

Dalam bagian lain pidatonya, Prabowo menyinggung peran TNI dalam melindungi kekayaan sumber daya alam Indonesia.

Ia menilai ancaman terhadap kekayaan nasional bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam negeri sendiri.