GRAHAMEDIA.ID - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyoroti sikap Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menolak pembagian bantuan sosial (bansos) ditunda sampai Pemilu 2024 selesai.
Ia menduga Zulhas mempolitisasi persoalan bansos tersebut.
"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi," kata Aria Bima dikutip dari Parlementaria, Selasa 2 Januari 2023.
Lebih lanjut, pihaknya memastikan akan mempertanyakan sikap Mendag terkait bansos tersebut.
Menurutnya, saat ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) harusnya fokus pada kenaikan harga beras dan cabai.
Baca Juga: Bantuan Pangan Mulai Digelontor Untuk Warga Jateng
"Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan (harga) beras yang pada hari ini (beras) medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu," jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Sementara itu Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, menjelaskan, dalam rencana anggaran, Banggar DPR bersama pemerintah telah menyetujui penebalan belanja bansos.
"Sudah kita sampaikan September 2023 lalu sebagai akibat dampak la Lina dan kenaikan harga beras, yang sangat sensitif terhadap rumah tangga miskin," jelas Said.
Dia pun mewanti-wanti kepada pemerintah agar penyaluran bansos tepat waktu dan tepat sasaran.
Baca Juga: Bantuan Pangan Beras Diperpanjang Hingga Juni 2024
Hal ini untuk menghindari politisasi bansos menjelang Pemilu 2024 dan sejatinya mekanisme penyalurannya lewat Kemensos dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan sesuai tupoksi atas dasar perintah undang-undang.
Ia menegaskan bahwa Bansos adalah hak rakyat, karena dipungut dari pajak rakyat dan penghasilan bukan pajak yang diterima negara dari kekayaan alam di Indonesia, bukan milik pemerintah.
"Pemerintah statusnya hanya menyalurkan. Jadi, tidak elok kalau ada pejabat pemerintah, program bansos adalah karena belas kasihan atau kemurahan hati pemerintah. Namun, itu memang hak rakyat yang wajib diberikan," jelas Said.