berita

Pilkada 2024, Wakil Walikota Magelang Tegaskan ASN Harus Netral

Senin, 12 Agustus 2024 | 16:39 WIB
Wakil Wali Kota Magelang KH. M. Mansyur sampaikan pengarahan tentang Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, pada apel pagi di halaman belakang kantor Pemkot Magelang, Senin 12 Agustus 2024 (IST)


GRAHAMEDIA.ID - Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Netralitas adalah kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut.

Hal itu ditegaskan Wakil Wali Kota Magelang KH. M. Mansyur pada apel pagi pengarahan tentang Netralitas ASN dan Non ASN dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, di halaman belakang kantor Pemkot Magelang, Senin 12 Agustus 2024.

Pemerintah Kota Magelang kembali menegaskan pentingnya menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya menjelang Pilkada 2024.

Baca Juga: Presiden Terpilih Tinjau Progres Pembangunan IKN, Apa Kata Prabowo Soal IKN?

Komitmen ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

"Perlu saya sampaikan, netralitas ASN dan Non-ASN bukan hanya tentang tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis, tetapi juga tentang menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap tugas yang kita emban," ujar Kyai Mansyur.

Pada kesempatan itu, Kyai Mansyur mengingatkan beberapa poin penting terkait netralitas, yakni pertama, menjaga independensi.

Setiap ASN dan Non-ASN harus memastikan keputusan dan tindakannya tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu.

"Sebagai ASN, kepentingan umum harus selalu diutamakan," tegas Kyai Mansyur.

Baca Juga: Peningkatan Investasi Asing di IKN Perlu Kepastian Hukum Atas Hak Atas Tanah

Kedua, menghindari dukungan terbuka, menghindari keterlibatan dalam kegiatan kampanye politik atau memberikan dukungan terbuka kepada calon tertentu.

Hal ini penting untuk menjaga agar proses Pilkada berjalan dengan fair dan tanpa konflik kepentingan.

Ketiga, mematuhi aturan dan regulasi. Selalu mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait mengenai netralitas dalam Pilkada.

Poin terakhir, menjadi teladan. ASN dan Non-ASN harus menjadi contoh yang baik dalam menjaga etika dan integritas.

"Sikap profesional kita akan mencerminkan kualitas pelayanan publik yang kita berikan," imbuhnya.

Baca Juga: Rekomendasi Warna Untuk Kamar Bayi Yang Ramah Lingkungan sekaligus Tips Terbaiknya

Menurutnya, keberhasilan Pilkada sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap proses yang berlangsung.

Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa seluruh tindakan ASN dan Non-ASN, baik sebagai individu maupun sebagai lembaga, selalu mencerminkan sikap netral dan objektif.***

Tags

Terkini

 Jawa Tengah Siap Sambut Nataru, Inilah Kesiapannya

Minggu, 21 Desember 2025 | 16:40 WIB