GRAHAMEDIA.ID - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menghadiri acara halal bihalal bersama Santri Gayeng Nusantara (SGN), di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Senin 7 April 2025.
Dalam kesempatan itu, Taj Yasin meminta agar SGN untuk berani menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintah, supaya program-program yang dijalankan benar-benar menyejahterakan masyarakat Jateng.
"Saya harap SGN jadi salah satu rekanan pemerintah untuk ikut andil mengawal program-program pemerintah," kata dia.
Apalagi, keberadaan SGN ini ada di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Mereka punya potensi kemampuan memetakan setiap permasalahan masyarakat dari tingkat desa.
Ia mencontohkan, salah satu masukan yang diperoleh adalah mengenai program keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang mulai berlaku, Selasa 8 April hingga 30 juni 2025. Keringanan itu berupa penghapusan penuh tunggakan nilai pokok pajak beserta denda yang berlaku, untuk piutang beberapa tahun ke belakang.
Ia mendapatkan masukan dari SGN, bahwa lokasi pembayaran PKB juga perlu dibuatkan inovasi agar lebih mudah dijangkau oleh wajib pajak. Selain itu, masyarakat juga masih terkendala saat pembayaran PKB, lantaran harus memakai kartu tanda penduduk (KTP) asli pemilik kendaraan.
"Lalu saya cari cara. Ke depan kami ingin libatkan SGN, organisasi-organisasi (kemasyarakatan) berperan jadi outlet untuk permudah masyarakat dalam membayar pajak," katanya.
Dalam kesempatan itu, Taj Yasin juga menyampampaikan, tentang program Pesantren Obah yang bakal dijalankan pada pemerintahannya bersama Gubernur Ahmad Luthfi. Salah satunya pada bidang pendidikan, untuk mengirim santri-santri terpilih untuk belajar ke luar negeri.
"Pada program Pesantren Obah, kita akan libatkan semua elemen baik dari NU, Muhammadiyah, SGN, dan yang lain. Kita nanti ajak kerja sama," katanya.
Di tempat yang sama, Ketua SGN Jateng, M Chamzah Hasan mengatakan, akan memperkuat kapabilitas organisasinya dengan merekrut ragam kalangan. Baik dari kalangan akademisi, pengusaha, dan lainnya. Dengan begitu, organisasi ini akan lebih maksimal membantu dan mengawal program prioritas Pemprov Jateng.
"Saya rasa jelas yang disampaikan Pak Wagub tentang program pengentasan kemiskinan, gizi buruk, kita konsentrasi di situ," katanya.
Dia berharap santri punya peran membantu mengentaskan kemiskinan, salah satu caranya dengan mendata dan menyalurkan dana perbaikan Rumah Tangga Layak Huni (RTLH).
Kemudian untuk guzi buruk, bisa dengan intervensi membuat pos-pos layanan kesehatan di pondok pesantren. (***)