TPKAD Jateng dan BP Tapera Bersinergi Sediakan Perumahan Layak Huni dan Terjangkau

SEMARANG -  Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah akan berisnergi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam upaya penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat.

"Di tahun 2024, kita ingin mengembangkan akses keuangan yang tidak hanya di sektor perbankan, tapi lembaga-lembaga keuangan yang lain,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno saat membuka Konsinyering Pembahasan Rencana Sinergi BP Tapera dan TPAKD Jateng, di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jateng, Jumat, 15 Desember 2023.

Akses keuangan non perbankan itu meliputi BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Pegadaian, dan BP Tapera.

Baca Juga: BP Tapera Salurkan FLPP Untuk 229.000 unit Rumah senilai Rp26,32 Triliun. Berikut Rinciannya!

Sumarno yang sekaligus Koordinator TPAKD Jateng menjelaskan, BP Tapera mampu menghimpun dan menyediakan dana untuk pembiayaan perumahan.

Dikatakan dia, BP Tapera mempunyai berbagai program dengan jangkauan lebih luas untuk pembiayaan perumahan. Sasarannya tidak hanya aparatur sipil negara (ASN), tapi juga masyarakat umum.

Sumarno berharap, program BP Tapera juga menyasar pekerja di kawasan industri, serta penyediaan rumah bersubsidi dan rumah susun sewa.

Sebab, hingga kini penyediaan rumah bagi masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah. Sehingga sosialosasi program-program pemenuhan perumahan bagi masyarakat penting dilakukan oleh banyak pihak.

Baca Juga: 3 Produk Unggulan Membangun Rumah Idaman melalui Program Tapera

"Mudah-mudahan program ini menjadi jalan untuk mengakselerasi pemenuhan perumahan bagi masyarakat Jawa Tengah," harapnya.

Sementara itu, Deputi Pengawasan Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Kantor OJK Jateng, Tias Retnani mengatakan, sinergitasnya dengan Pemprov Jateng diharapkan semakin  meningkat pada 2024.

Selama ini, lanjut dia, program-program TPAKD lebih banyak berfokus pada produk-produk keuangan di sektor perbankan. Sedangkan masih banyak produk-produk keuangan non perbankan yang perlu dimaksimalkan, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (***)