Lahan Cadangan Seluas 79.925 Hektar Bisa Digunakan Untuk Mendukung Program Tiga Juta Rumah

GRAHAMEDIA.ID - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid menyampaikan  bahwa saat ini tersedia lahan cadangan yang dapat digunakan untuk pemukiman seluas 79.925 hektar.

“Lahan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung program tiga juta rumah dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, zona nilai tanah dan wilayah lahan yang tersedia,” jelas kata Nusron sebagaimana dilansir dari laman BP Tapera pada 19 Desember 2024. 

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Menteri Ara), menyampaikan bahwa Program 3 Juta Rumah bukan sekadar target angka, melainkan bagian dari misi besar Asta Cita dalam memastikan kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap hunian yang layak.

Sektor perumahan dan kawasan permukiman memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam periode 2018-2022, kontribusinya mencapai Rp2.349 – Rp2.865 triliun per tahun, menyumbang 14,63% hingga 16,3% terhadap PDB nasional, serta mendukung 185 sektor lainnya. Selain itu, sektor ini menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 13,8 juta orang, sekaligus menyumbang Rp185 triliun pendapatan pajak setiap tahun,” jelas Menteri Ara.

Menteri Ara juga menyebutkan bahwa Kementerian PKP bersama berbagai pemangku kepentingan telah merumuskan berbagai langkah strategis dalam mewujudkan program tiga juta rumah.

Di antaranya  adalah penyediaan lahan gratis atau murah melalui optimalisasi tanah sitaan koruptor, aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, lahan idle eks-Hak Guna Usaha, dan tanah Barang Milik Negara, Pembiayaan kreatif dan alternatif melalui skema baru seperti agunan tanah atau slip gaji, insentif pajak, dan peningkatan FLPP hingga 500.000 unit rumah per tahun dengan porsi pembiayaan 50:50, penyederhanaan regulasi dan perizinan, termasuk penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan revisi aturan lingkungan hidup, efisiensi pengadaan melalui penerapan digitalisasi dan sistem pembelian terpusat, dan kolaborasi lintas sektor, baik melalui investasi luar negeri, swadaya masyarakat, maupun kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan.

“Tentu, pencapaian ini memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, pengembang, asosiasi, dan masyarakat untuk dapat mempermudah, mempermurah dan mempercepat masyarakat untuk bisa mendapatkan rumah. Melalui forum ini, saya mengundang seluruh pihak untuk memberikan kontribusi ide, solusi, dan komitmen nyata demi keberhasilan program ini,” harap Menteri Ara.

Komisioner BP Tapera, Heru  menyampaikan bahwa pendanaan untuk program strategis 3 juta rumah tentunya tidak dapat hanya mengandalkan sumber pendanaan APBN saja. Sinergi antara dana APBN, dana masyarakat, dan dana lainnya menjadi upaya solusi.

“Dana APBN memberikan dasar yang kuat sebagai trigger pembiayaan namun perlu dikembangkan skemanya agar makin efisien dengan capaian output yang maksimal. Partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta juga sangat diperlukan untuk memperkuat dan memperluas cakupan pembiayaan untuk program ini,” Jelas Heru Pudyo Nugroho.

Sebagai Badan Hukum yang dibentuk untuk menghimpun dan mengelola dana pembiayaan perumahan baik yang bersumber dari APBN melalui instrument KPR FLPP maupun yang bersumber dari dana peserta (ASN) dalam bentuk KPR Tapera, capaian program pembiayaan FLPP tahun 2024 sampai dengan 13 Desember 2024 telah mencapai 199.649 unit senilai Rp24,5 Triliun dan KPR Tapera mencapai 5.792 unit senilai Rp965 miliar.

“Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang telah menerima fasilitas bantuan pembiayaan perumahan selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming adalah sebanyak 33.769 unit senilai Rp4,2 Triliun yang merupakan akselerasi penyaluran dalam 2 bulan terakhir pemerintahan baru melalui penambahan kuota FLPP. Kami berharap penyelenggaraan kegiatan dialog hari ini dapat memberikan masukan dan menjadi solusi konkrit untuk implementasi core bisnis Program Tapera yang dapat diimplementasikan bertahap, diawali segmen ASN, BUMN, BUMD dan Pekerja Mandiri,” tambah Heru.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT SMF Persero, Ananta Wiyogo menyampaikan bahwa SMF sebagai special mission vehicle pemerintah, menjalankan peran sebagai alat fiskal pemerintah. Sejak 2017 secara akumulasi, hingga Oktober 2024 Perseroan dari dana yang diberikan pemerintah sejumlah Rp9,33 Triliun, ditingkatkan nilainya (leverage) untuk disalurkan pada Program FLPP sebesar Rp25,50 Triliun setara dengan 689.583 unit rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Bank Penyalur. (***)