"Catatan Sepekan Blora" Mengagas Rencana Kontinjensi Banjir DAS Lusi dan DAS Wulung Blora

Bukan tanpa alasan, karena sungai-sungai kecil, banyak yang masuk ke aliran Lusi dan juga Wulung. Hal inilah yang menambah naiknya volume air saat hujan deras pekan lalu.

Untuk mencegah agar banjir bandang tidak meluas di daerah permukiman atau persawahan, maka Pemkab Blora harus segera mengambil kebijakan yang sifatnya jangka panjang.

Salah satu yang perlu di coba adalah dengan membuat Rencana Kontinjensi Banjir DAS Lusi dan DAS Wulung.

Rencana kontijensi bencana banjir ini sangat penting, sebab bisa dijadikan bahan untuk mempersiapkan langkah cepat yang terkoordinir saat terjadi banjir.

Baca Juga: Bunda Literasi di Era Artificial Intelligence

Harapannya agar bisa meminimalisir dampak negatif bencana banjir terhadap masyarakat, lingkungan dan tentunya infrastruktur/fasilitas publik.

Rekontj ini juga dipakai dalam penanganan DAS Bengawan Solo. Kebetulan saat itu ditahun 2017 berkesempatan mengikuti Kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi Banjir DAS Bengawasn Solo.

Dihadiri dari PMI Kabupaten/Kota yang dilewati Sungai Bengawan Solo dari Jawa Tengah dan JAwa Timur (Magetan, Pacitan, Madiun, Ngawi, Bojonegoro, Tuban dan Lamongan). Yang diadakan oleh PMI

Dari sini akhirnya tahu bahwa ternyata air Bengawan Solo juga berasal dari aliran sungai yang ada di Pacitan, Madiun dan Magetan yang masuk melalui Ngawi. Sehingga jika di wilayah tersebut hujan deras maka bisa menambah kenaikan volume air Sungai Bengawan Solo.

Rekont DAS Lusi tentu harus melibatkan Kabupaten Rembang (hulu), Blora dan Grobogan. Nantinya Rekontinjensi ini merumuskan rencana taktis, yang akan dijadikan acuan dalam penanganan bencana yang terjadi khususnya di kedua DAS tersebut.

Baca Juga: Ini Langkah Awal Pemkab Blora Dalam Menangani Paska Banjir

Tidak lupa juga keterlibatan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana untuk DAS Lusi dan BBSW Bengawan Solo untuk DAS Wulung.

Rencana tersebut antara lain, menyusun prosedur dalam hal saat penanganan bencana. Bisa dilakukan dengan berbagi peran dan tugas antara stakholder yang terlibat.

Menyusun Peta daerah terdampak, hasilnya berupa luasan/jumlah yang terdampak jika adanya bencana. Baik lingkungan, sosial dan inftrastruktur.

Dengan demikian maka masing-masing Pemkab akan memiliki peta yang jelas dalam upaya mencegah dan menaggulangi saat terjadi bencana. Tentu setiap Kabupaten tidaklah sama.