PWNU Jateng Akan Respon Kejahatan Ekonomi Yang Meresahkan Umat

GRAHAMEDIA.ID - Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama ( PWNU) Jawa Tengah akan merespon isu isu aktual dan isu isu strategis yang sekarang ini meresahkan masyarakat dalam forum rapat pleno yang dijadwalkan akan dilaksanakan Sabtu 22 Maret 2025.

Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng KH Abdul Ghoffar Rozin mengatakan rapat pleno akan digelar di aula Gedung PWNU Jateng lantai III dan akan dihadiri pengurus lengkap syuriah, pengurus lengkap tanfidziah, mustasyar, ketua - ketua badan otonom NU dan semua ketua lembaga NU di lingkungan PWNU Jateng.

"Isu - isu strategis dan kebijakan publik tersebut, antara lain tentang pandangan PWNU Jateng terhadap praktik praktik koruptif dan manipulatif tentang produk atau komoditas yang merugikan umat atau masyarakat," kata Gus Rozin yang juga pengasuh pesantren Maslakul Huda Kajen Pati di Semarang, Kamis 20 Maret 2025.

Baca Juga: Mudik Lebaran Bakal Dongkrak Ekonomi di Jateng, UMKM Diharap Manfaatkan Momentum

Menurutnya, PWNU Jateng juga akan menyampaikan pandangan terhadap keberlangsungan pendidikan madrasah diniyah dengan tidak diberlakukannya kebijakan lima hari sekolah di Jateng dan tentang himbauan dalam perayaan idul Fitri tahun 2025.

Jam'iyyah NU, lanjutnya, sebagai organisasi sosial keagamaan yang punya watak social society memiliki concern terhadap masalah sosial ekonomi, terutama terhadap bahan pokok umat.

Seperti, minyak goreng, bahan bakar minyak, elpiji, pupuk dan kebutuhan dasar lainnya.

Dia menambahkan, hari - hari ini kebutuhan pokok tersebut mengalami carut marut sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, terutama umat di akar rumput.

Apa yang kita tonton, ujarnya , juga yang kita lihat dan kita rasakan akhir akhir ini perlu direspon secara objektif, komprehensif dan tegas.

Baca Juga: Digratiskan Mulai 24 Maret,  Jalan Tol Klaten - Batas Yogyakarta Siap Sambut Pemudik

Praktik penimbunan komoditas, pengoplosan BBM, pengurangan takaran atau volume dan sebagainya merupakan pelanggaran terhadap hak hak dasar umat.

Para pelakunya atau para pemainnya mencari kekayaan secara membabi buta. Akibatnya, hidup umat semakin lebih sulit dan berat, penderitaan semakin meningkat dan gap sosial semakin lebar.

Dikatakan, praktik pengoplosan komoditas, pengurangan takaran dan sejenisnya juga sebagai bentuk penghianatan terhadap amanat rakyat.

Sangat disayangkan, pada saat umat sedang dalam banyak kesulitan dan pemerintah sedang berikhtiar meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan, pada saat yang sama ada oknum atau pemain yang melakukan korupsi dan kolusi dengan angka yang sangat fantastis.