GRAHAMEDIA.ID - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan serah terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR Tahun 2023.
BMN tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda), Yayasan, dan Perguruan Tinggi, serta alih status penggunaan BMN kepada Kementerian/Lembaga (K/L) pada Rabu 29 November 2023 di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan serah terima BMN merupakan bentuk akuntabilitas atas anggaran yang diberikan.
Hal ini juga merupakan bagian dari amanah tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pengelolaan BMN, yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
"Program yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Kementerian PUPR kita laporkan kembali kepada masyarakat, yang tidak hanya dalam bentuk infrastruktur ekonomi yang besar seperti bendungan dan jalan tol, namun juga infrastruktur kerakyatan seperti jembatan gantung," kata Menteri Basuki.
Dikatakan Menteri Basuki, terdapat sejumlah BMN yang dilakukan serah terima pada hari ini seperti infrastruktur air minum, rumah susun (rusun) baik di pemerintah daerah (pemda) maupun lembaga pendidikan negeri dan pesantren serta ada juga dari non-Muslim juga seperti krematorium.
"Kemudian, terdapat jembatan gantung yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR hampir 600 jembatan gantung, salah satunya Jembatan Gantung Baleraja, Indramayu, Jawa Barat, telah diresmikan. Ini semua kita serahkan kembali kepada pemda untuk dipelihara dan dimanfaatkan," kata Menteri Basuki.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengapresiasi Kementerian PUPR yang secara transparan menyampaikan kepada publik berbagai anggaran pembangunan yang sudah dibelanjakan oleh Kementerian PUPR.
Penyerahan BMN ini merupakan simbol dari kehadiran negara berupa pembangunan infrastruktur yang dirasakan oleh masyarakat.
"Hingga saat ini pemerintah memiliki aset dengan total nilai valuasi Rp6.660 triliun barang milik negara, yang dibangun dengan berbagai pendanaan mulai dari penerimaan pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), bahkan juga melalui penerbitan surat berharga negara atau surat utang negara," kata Menkeu Sri Mulyani.
Ditambahkan Menkeu Sri Mulyani, bahwa BMN yang diserahterimakan Kementerian PUPR hari ini termasuk untuk menunjang destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) di Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, Mandalika.