GRAHAMEDIA.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengkritik keras pelaksanaan program hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang dijalankan Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Ia menilai, hilirisasi yang dijalankan Jokowi lebih banyak merugikan negara dan merusak lingkungan hidup.
Kasus ledakan smelter PT. ITTS di Kawasan IMIP yang sampai hari ini mencapai 18 orang korban tewas, menurutnya adalah kasus terbesar dalam sejarah pengoperasian smelter nasional.
"Kalau tidak ada tindakan korektif dari Pemerintah kita khawatir, smelter ini akan menjadi mesin pembunuh para pekerja kita," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis Kamis 28 Desember 2023.
Baca Juga: Kawal Ketersediaan BBM Jelang Nataru, Komisi VII Minta Pertamina Optimalkan Command Center
Berdasarkan kasus tersebut, lanjut Pak Mul, begitu ia biasa disapa, saat ini industri smelter wajib diaudit total untuk menjamin keselamatan pekerjanya.
Selain itu, ke depan pemerintah harus mengkaji ulang program hilirisasi mineral yang digencarkan Presiden Jokowi tersebut.
"Memang nilai ekspornya tinggi, tetapi keuntungan yang diperoleh sebagian besar masuk ke negara asal investor bukan menjadi penerimaan negara kita”
"Sudah banyak kritik yang diberikan berbagai pihak terhadap program hilirisasi ini namun kurang direspons dengan baik oleh pihak Pemerintah. Yang sering muncul hanyalah pembelaan," ungkapnya.
Baca Juga: 9 Cara Menghemat Energi Listrik Dirumah
Menurut Pak Mul, sampai hari ini industri smelter mendapat banyak keuntungan, mulai dari harga bijih ore yang murah, tax holiday, kemudahan mendatangkan peralatan dan mesin, Tenaga Kerja Asing (TKA), sumber energi yang kotor.
Termasuk produk nikel yang bernilai tambah rendah berupa NPI (nickel pig iron) dan Feronikel dengan kandungan nikel kurang dari 10 persen, bebas bea ekspor, dan lain-lain.
Karena itu, lanjutnya, pihaknya meragukan optimalitas penerimaan negara dari industri smelter ini.
"Memang nilai ekspornya tinggi, tetapi keuntungan yang diperoleh sebagian besar masuk ke negara asal investor bukan menjadi penerimaan negara kita. Padahal di sisi lain cadangan nikel kita makin menipis, hanya tinggal di bawah 10 tahun operasi," papar Mul.