Kritik Keras DPR ke Pemerintah: Hilirisasi SDA Banyak Rugikan Negara

Ditambahkannya, bahkan ketika terjadi kasus pelarangan penambangan nikel di Blok Mandiono, beberapa industri smelter terpaksa melakukan impor bijih nikel.

Baca Juga: Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Energi pada 2023 Dipatok sebesar Rp225 triliun, Begini Strategi Optimalisasinya

Oleh sebab itu, ia menilai ke depan yang perlu dipercepat adalah industrialisasi mineral dengan nilai tambah dan multiplier effect yang tinggi.

Bukan sekedar hilirisasi setengah hati dengan produk setengah jadi dengan nilai tambah rendah.

Pihaknya juga berharap ke depan terpilih figur pasangan Presiden dan Wapres yang berani mengoreksi dan mengevaluasi program hilirisasi SDA yang berjalan selama ini.

Tujuannya agar pengelolaan SDA dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

"Jangan sampai nikel kita keburu habis saat kelak kita butuhkan untuk industrialisasi. Belum lagi keberadaan material ikutan yang juga terbawa, yang kita tidak tahu berapa nilainya," pungkasnya.

Baca Juga: DPR: Proporsi APBN untuk IKN Makin Besar, Investasi Swasta Belum Sebesar yang Diberitakan

Sebelumnya pada Agustus lalu, Aliansi Sulawesi Terbarukan menyuarakan keprihatinan mereka terhadap hilirisasi nikel.

Aliansi itu menilai pemerintah tidak jujur dan terbuka mengenai berbagai persoalan dan dampak negatif hilirisasi nikel di Tanah Air, khususnya di daerah-daerah penghasil nikel seperti Sulawesi.

Aliansi Sulawesi Terbarukan adalah gabungan tiga organisasi lingkungan hidup di Sulawesi, yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah, Walhi Sulawesi Selatan dan Walhi Sulawesi Tenggara.

Direktur WALHI Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin mengatakan, data Aliansi Sulawesi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah mencapai 12,33 persen atau termasuk 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.

Baca Juga: DPR: Supaya Pemilu Damai, Bawaslu Harus Punya Keberanian dan Media Berani Ungkap Pelanggaran

Tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan dan Tenggara juga tidak menggembirakan, masing-masing 8,7 persen dan 10,11 persen.

“Dari tren kenaikan angka kemiskinan di tiga provinsi penghasil nikel terbesar di dunia ini menunjukkan bahwa narasi hilirisasi dapat membuka ribuan lapangan kerja, masih sekadar omong kosong. Sebab tidak menjawab hilangnya lapangan pekerjaan bagi petani, nelayan dan perempuan,” ungkap Al Amin.