GRAHAMEDIA.ID - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Purbalingga dituntut untuk mengembangkan inovasi program kegiatan dan konsisten menjalankannya.
Khususnya program yang memberi dampak langsung maupun tidak langsung dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan.
"Inovasi sudah dilakukan, hanya saja dari inovasi itu dibutuhkan keberlanjutan dan kebermanfaatannya, jangan hanya hidup di awalnya saja," kata Sekretaris Daerah, Herni Sulasti dalam acara High Level Meeting (HLM) dan Coaching Clinic TPID Kabupaten Purbalingga, Jum'at 2 Agustus 2024 di OR Graha Adiguna.
Ia menekankan, pengendalian inflasi bukan pekerjaan sekretariat TPID saja, akan tetapi seluruh stakeholder pemangku kepentingan.
Sekda menginginkan, Kabupaten Purbalingga bisa lebih berperan banyak dalam pengendalian inflasi.
Hal ini harus linear dengan capaian Purbalingga yang berhasil menurunkan angka kemiskinan.
"Kata kuncinya, kita saja bisa berhasil menurunkan angka kemiskinan, bahkan terbaik angka turunnya di Jawa Tengah sebesar 0,81persen tahun ini. Namun dalam pengentasan kemiskinan masih ada upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi supaya daya beli masyarakat tetap terjaga," katanya.
Plh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Purwokerto, Oki Hermawan mencatat tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah masih positif di angka 4,98 persen, dan Purbalingga juga tumbuh 4,51 persen.
Sedangkan inflasi posisi Bulan Juli 2024, tiga bulan berturut-turut Jawa Tengah maupun kabupaten/kota di dalamnya mengalami deflasi.
"Juli kemarin, Purwokerto deflasi -0,20 persen mtm. Cilacap juga deflasi -0,06 persen mtm," kata Oki.
Baca Juga: Begini Cara Mengajukan Kredit Tanah Kavling ke Bank. Anti Ribet
Angka inflasi Kabupaten Purbalingga sendiri masih berpatokan pada dua kabupaten tersebut.
Oki menjelaskan target nasional secara year on year (yoy) angka inflasi bisa terkendali pada 2,5±1persen. Level tersebut dinilai paling moderat baik bagi konsumen maupun produsen.