GRAHAMEDIA.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemberantasan segala bentuk korupsi yang masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional.
Pernyataan ini disampaikan saat memberikan arahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Senin, 30 Desember 2024.
Dalam pidatonya, Presiden menyoroti praktik budaya mark-up proyek, penyelundupan, dan manipulasi anggaran yang disebutnya sebagai "penyakit kronis" yang harus segera dihapuskan.
"Penggelembungan mark up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau proyek nilainya 100 juta, ya 100 juta. Jangan sampai 100 juta dibilang 150 juta. Budaya ini harus dihilangkan," ujar Presiden dengan nada tegas.
Baca Juga: Intip, Warna Cat Teras Rumah Minimalis yang Banyak Digemari Orang pada 2024
Presiden menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang bersih dan transparan menjadi tanggung jawab seluruh aparat pemerintah.
Untuk itu, ia mendorong penggunaan teknologi digital seperti e-katalog dan e-government sebagai langkah strategis untuk meminimalkan peluang terjadinya korupsi dalam birokrasi.
Presiden Prabowo juga menginstruksikan jajaran pemerintah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, untuk bekerja sama menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.
"Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Aparat pemerintah sangat menentukan, dan mereka harus menjadi garda terdepan dalam menghentikan praktik-praktik ini," tambahnya.
Dalam acara tersebut, Presiden menyerukan integritas dan komitmen para pejabat pemerintah untuk menjadikan Musrenbangnas sebagai momen introspeksi dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Gunakan kesempatan ini untuk membersihkan dan membenahi diri demi kepentingan rakyat,” kata Presiden.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil bagi para pelaku korupsi.
Ia meminta agar vonis yang dijatuhkan kepada koruptor mencerminkan rasa keadilan masyarakat.