Tantangan Hidup di Lereng Gunung Merapi: Antara Risiko dan Keterikatan Emosional

Ketergantungan pada sumber daya alam sekitar membuat mereka merasa relokasi akan memperburuk kondisi ekonomi.

Pak Sukami, warga lainnya, menambahkan bahwa relokasi ke area yang lebih rendah akan menambah beban biaya transportasi untuk mengakses lahan rumput.

"Kalau [tempat tinggalnya pindah] di bawah itu kan jauh mas. Butuh biaya bensin [untuk] transportasi karena lahan rumputnya juga di sekitar/dekat sini," ungkap Sukami.

Baca Juga: Jateng Ditarget Produksi Padi 11,8 Juta Ton pada 2025, Mampukah?

Kekhawatiran Akan Masa Depan Generasi Penerus

Selain faktor ekonomi, keterikatan terhadap tanah kelahiran dan kekhawatiran akan generasi mendatang juga menjadi pertimbangan.

"Terus [tempat tinggal untuk] anak [dan] cucu bagaimana mas? Kan butuh rumah. Kalau di sini kan [lahannya] tinggal dibuatkan [rumah] saja," ungkap Pak Iman.

Bagi mereka, tanah di lereng Merapi bukan sekadar tempat tinggal, tetapi warisan untuk anak-cucu.

Ada juga kekhawatiran bahwa tanah yang mereka tinggalkan akan berubah fungsi menjadi lahan komersial atau wisata.

"Kalau sudah seperti itu jadi tidak bisa ditempati lagi. [Padahal] tempat wisata castle itu juga [masuk ke bagian KRB] yang dikelola orang asing. Kenapa warga setempat diusir, kalau untuk tempat wisata milik orang asing boleh?," keluh Pak Nurjiyono.

Baca Juga: Malioboro: Harmoni Sejarah, Budaya, dan Kehidupan Kota Yogyakarta

Refleksi Solusi Relokasi

Sebagian besar warga sebenarnya bersedia direlokasi jika mereka tetap memiliki akses ke aset penting, seperti lahan rumput.

Namun, pasca-relokasi, warga sering kehilangan akses ini. Hal ini menunjukkan bahwa relokasi permanen bukanlah solusi tunggal.

Dove dan Hudayana (2008) mencatat bahwa warga menganggap erupsi sebagai ancaman yang dapat diperhitungkan, sementara kehilangan ekonomi akibat relokasi dianggap lebih berisiko.