Menlu Retno di DK PBB: Kapan DK Akan Menghentikan Perang di Gaza?

GRAHAMEDIA.ID - Indonesia mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB segera mengambil tindakan untuk menghentikan perang Israel-Palestina di Gaza dan mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi.

Dalam pernyatannya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Lestari Priansari Marsudi mengutuk keras berlanjutnya agresi Israel terhadap warga sipil di Gaza.

Menlu Retno dalam High-Level Open Debate DK PBB mengenai situasi di Timur Tengah, di New York, 24 Oktober 2023 menegaskan bahwa setiap detik yang terbuang tanpa adanya aksi nyata dari DK berdampak mengerikan bagi warga Palestina di Gaza.

“Saya ingin mengingatkan bahwa DK memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tidak membiarkan perang berkepanjangan atau membantu salah satu pihak melanjutkan perang,” kata Menlu Retno.

Baca Juga: Yenny Wahid: Mahfud MD Dibawa Gus Dur Untuk Menegakkan Hukum di Indonesia

Menlu juga mengatakan, DK tidak boleh tinggal diam menyaksikan bencana dan kejahatan kemanusiaan yang sedang terjadi di Palestina.

Serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah, blokade listrik, air, bahan bakar, dan pengusiran warga Gaza dilakukan oleh Israel atas nama hukuman kolektif.

Di saat yang sama, warga sipil disandera dan menghadapi ancaman nyawa.

“Saya ingin bertanya bagaimana DK akan melakukan tanggung jawabnya? Kapan DK akan menghentikan perang di Gaza, mewujudkan gencatan senjata, membuka akses terhadap bantuan kemanusiaan, menyerukan pembebasan warga sipil, dan menghentikan pendudukan ilegal oleh Israel?” cecar Menlu.

Baca Juga: Inilah 76 Nama Calon TPD Unsur Masyarakat Periode 2023-2024, DKPP Minta Tanggapan Masyarakat

Dia menambahkan, setiap detik yang terbuang karena perbedaan politik dan kegagalan mencapai konsensus merupakan kekalahan bagi kemanusiaan dan memperparah instabilitas.

Ia menegaskan, Indonesia tidak membuang-buang waktu dalam memobilisasi dukungan internasional untuk dilakukannya tindakan segera.

Melalui OKI, ASEAN, dan pertemuan ASEAN-GCC, D8, Indonesia menyerukan kesatuan suara untuk mendesak dihentikannya kekerasan dan fokus pada isu bencana kemanusiaan.

Baca Juga: DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Kepada Ketua KPU RI

Dia menambahkan, setiap detik yang terbuang karena perbedaan politik dan kegagalan mencapai konsensus merupakan kekalahan bagi kemanusiaan dan memperparah instabilitas.

“Berapa banyak lagi nyawa harus dikorbankan sebelum DK mengambil langkah?” tanya Menlu.***