Transformasi Kampung Susun Bahari Akuarium Jadi Alasan Advokat Perumahan Rakyat Optimistis Anies Bisa Atasi Backlog 12,7 Juta Rumah

Menariknya lagi, bagi dia, istilah from zero to hero juga layak disematkan kepada hunian komunitas yang berlokasi di Penjaringan, Jakarta Utara tersebut.

Karena Kampung Susun Akuarium berhasil menyabet penghargaan Innovation Awards 2023 dari Asia Pasific Housing Forum bulan lalu.

“Kampung Akuarium juara dalam hal pelibatan partisipasi bermakna warga masyarakat,” ucapnya. “Warga Akuarium bisa menjadi agen pembangunan”.

Terkait itu pula, dia mengapresiasi Anies yang juga tetap melakukan pendekatan kolaboratif dalam mengatasi persoalan ketersediaan perumahan rakyat ini ke depan. Yaitu dengan mengajak para pengembang seperti APERSI untuk bergerak bersama.

“Karena tidak cuma bisa dikerjakan oleh pemerintah, tapi juga oleh pelaku usaha swasta. Tentu dengan memposisikan sebagai pembangunan perumahan rakyat yang berbasis kepada kebijakan sosial, bukan melulu kebijakan komersial. Beda lah kalau itu kebijakan komersial, perumahan mewah, apartemen mewah. Ini enggak,” ungkap Joni yang menjadi peserta aktif dalam talkshow tersebut.

Baca Juga: Percepat Target Program Satu Juta Rumah, Pengembang Rumah MBR Bakal Dapat Bantuan PSU

“Ini kan kebutuhan atas hunian, kebutuhan atas rumah pertama dan tersebab itulah pemerintah harus hadir aktif-positif di garda terdepan dengan mengalokasi anggaran, mengalokasi penyediaan tanah dan untuk itu harus dioptimalkan sebagai dokumen program strategis nasional,” paparnya.

Makanya dia pun mendukung dengan apa yang disampaikan Anies bahwa bank penyedia KPR terutama BUMN mestinya lebih fokus kepada pemberian manfaat alias benefit, bukan profit.

Bahkan menurutnya KPR dengan suku bunga 5 persen dan tetap seperti disampaikan Anies sangat mungkin untuk dilaksanakan.

“Sangat memungkinkan. Karena cost of fund itu, kalau mau, bisa diefisienkan. Jadi pembangunan perumahan rakyat, perlakuannya tidak harus sama dengan pembiyaan terhadap investasi komersial,” tandasnya.

Baca Juga: Tahun 2001-2010; Periode KPR untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

“Dan saya kira memang harus ada alternatif skema pembiayaan di luar skema perbankan komersial, yang itu bisa menekan cost of fund dan menekan biaya-biaya sehingga efiensi terjadi dan aksesibilitas terhadap pembiayaan perumahaan menjadi lebih dekat. Dengan dekatnya akses pembiayaan maka semakin dekat akses kepada perumahan itu sendiri,” pungkasnya.