Sekda Diminta Pastikan Ketersediaan Anggaran Pilkada 2024.

GRAHAMEDIA.ID - Sekretaris Daerah (Sekda) harus memastikan terhadap ketersediaan anggaran Pilkada 2024 terpenuhi. Posisi Sekda sangat penting karena sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sekda yang belum menyelesaikan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) harus segera di selesaikan.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro Pada Acara Pengukuhan Pengurus Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Komisariat Wilayah (Komwil) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2023 Di Kota Pekanbaru, Riau, Jum'at 24 November 2023.

Kemendagri telah menggarahkan agar mencadangkan Anggaran Pilkada 2024 melalui APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 Dan 2024. Adapun Rinciannya, Yakni 40 Persen Melalui APBD 2023 Dan 60 Persen APBD 2024 Dari Jumlah Yang Disepakati Bersama.

Baca Juga: Masih Ada Yang Belum Tanda Tangani NPHD, Mendagri Ingatkan Pemda Segera Diselesaikan

“Jika Semua Ditumpuk Di Tahun 2024 Maka Beban APBD Tahun Anggaran 2024 Akan Sangat Berat, Karena Itu Dicadangkan 40 Persennya Di Tahun 2023,” jelasnya.

Sihar juga mengingatkan tentang netralitas ASN saat Pemilu dan Pilkada 2024. Netralitas ASN merupakan budaya demokrasi. Aturan tentang netralitas sangat jelas dan harus dipatuhi.

Saat ini dirinya mengaku telah mengantongo data mengenai ASN yang tidak netral. Data tersebut menjadi acuan. Data Tersebut Menjadi Acuan Dalam Memberikan Kebijakan Kepada Yang Bersangkutan.

Baca Juga: Pemilu 2024 Kian Dekat, Kemenko Polhukam Pastikan Menjaga Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan

Termasuk Saat Penunjukan Penjabat (Pj.) Kepala Daerah. Bagi ASN Yang Tidak Netral Juga Berpotensi Dilaporkan Kepada Bawaslu Di Daerah Maupun Pusat Untuk Ditindaklanjuti.

“Kita Sudah Berpengalaman Tentang Itu, Saya Hanya Mengingatkan,” Tandasnya. (*)