GRAHAMEDIA.ID - Panitia Kerja (Panja) Haji DPR ri akan mengupayakan rasionalisasi dan efesiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dengan berpihak pada kepentingan jemaah.
Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI Moekhlas Sidik mengatakan, pihaknya akan membahas usulan kenaikan BPIH.
Dengan dibentuknya Panja, bertugas membahas secara mendalam komponen-komponen BPIH yang mengalami peningkatan atau kebijakan pelayanan yang memerlukan peningkatan.
Baca Juga: Biaya Haji Diusulkan Rp105 Juta, Berapa yang Harus Dibayar Jemaah Haji 2024?
"Beberapa komponen biaya haji yang penting untuk dibahas secara mendalam adalah komponen biaya penerbangan, biaya akomodasi, biaya konsumsi, biaya transportasi biaya penyelenggara ibadah haji di dalam negeri, safeguarding, besaran living cost bagi jemaah dan komponen BPIH lainnya," kata Apel blas sebagaimana dilansir dari laman dpr pada Kamis, 15 November 2023.
Ia mengaku, Komisi VIII DPR RI telah mendengarkan penyampaian usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/20244 M dari pemerintah dengan total besaran usulan BPIH sebesar Rp105.095.032.
Selain melakukan pembahasan, pihaknya juga
merumuskan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan, pembinaan dan perlindungan bagi jemaah dengan berkaca pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya.
Baca Juga: Usulan Biaya Haji Tahun 2024 Masih Butuh Pembahasan Panja
Dalam pembahasan itu, pihaknya juga akan mengundang berbagai pemangku kepentingan perhajian di Indonesia untuk mendegarkan masukan dan aspirasi terkait usulan BPIH yang diusulkan pemerintah.
Selain itu, mendorong pemerintah untuk meastikan agar tambahan kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi segera masuk ke dalam sistem e-hajj. "Supaya perhitungan BPIH dapat lebih akurat dan untuk mengatasi panjangnya antrian jemaah tunggu di Indonesia," imbuhnya. (***)