GRAHAMEDIA.ID - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora Heru Eko Wiyono mengatakan setelah diumumkannya kelulusan untuk jabatan fungsional Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan dan Guru tidak ada masa sanggah lagi. Sehingga yang lolos harus segera mempersiapkan untuk proses selanjutnya.
"Berdasarkan pengumuman yang diterima PPPK jumlahnya 1.738 dan sudah tidak ada masa sanggah karena secara administrasi tidak masalah, sesuai jadwal saat ini harus mempersiapkan untuk pengisian Daftar Riwayat Hidup," ujar Heru saat sosialisasi usul penetapan NI PPPK secara daring melalui zoom dan chanal Youtube BKD Blora, Selasa, 27 Desember 2023.
Heru juga menyampaikan kabar gembira karena jika berjalan lancar maka 1.738 PPK akan melakukan penandatangan surat perjanjian kerja pada April 2024 dan mulai penemaptan Mei 2024.
Sebab saat ini 16 Desember 2023 s/d 14 Januari 2024 pengisian Daftar Riwayat Hidup DRH NI PPPK. Kemudian 15 Januari s/d 13 Februari 2024 usul penetapan NI PPPK.
Baca Juga: RSUD Blora Rp 437 Ribu dan RSUD Cepu Rp 438 ribu, Biaya Medical Check Up Untuk Calon PPPK
"Pengisian DRH harus dilakukan dengan baik dijalani dan di bereskan dulu, perlu diperhatikan dalam mengisi DRH, ditentukan lanjut menjadi PPPK atau mundur. Jika mundur tidak boleh ikut test 1 tahun" pesannya.
Menurutnya proses pelaksaannya memakan waktu dari januari sampai Mei. Tetapi DRH NI PPPK ini ditaretkan Maret sudah selesai. Sehingga setelah memiliki NI langsung diusulkan menjadi calon PPPK (CPPPK) dan prosesya sekitar 1 bulan.
"Paling cepat April akan dilakukan pengambilan sumpah dan bulan Mei sudah masuk kerja," ungkap Heru.
Untuk guru, lanjut Heru nantinya penempatakan bisa disesuaikan bagi yang honorer non ASN atau tahun terakhir dia mengabdi. Sedangkan yang dari formasi umum akan dilakukan penerapan zonasi dari tempat tinggal.
Baca Juga: Hasil Kelulusan Formasi Guru PPPK di Blora Sudah Diumumkan Bersiap Lakukan Pemberkasan
"Tata caranya belum nanti akan dikomunikasikan dengan Dinas Pendidikan," jelasnya.
Heru menambahkan dari formasi yang dibuka tidak semuanya terisi, seperti formasi guru ada 145 yang tidak terisi, Tenaga Kesehatan 60 dan Tenaga Teknis 90 orang. "Problemnya dari formasi disabilitas yang tidak ada pelamar dan dari umum yang tidak memenuhi passing grade," tandas Heru.