GRAHAMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkomitmen meningkatkan upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui sinergi lintas sektor dan edukasi publik.
Hal ini ditegaskan dalam webinar bertema “Sinergi Pencegahan dan Penindakan TPPO” yang digelar Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri RI, Selasa 10 Desember 2024.
Webinar ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga pemerintah desa di lingkungan Pemkab Purbalingga.
Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum Kemendagri, Andi Baso Indra, mengungkapkan bahwa TPPO menjadi salah satu kejahatan lintas negara terbesar dengan dampak luas.
Data Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa sejak 2017 hingga 2022, sebanyak 1.262 pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi korban TPPO.
Negara-negara ASEAN seperti Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Laos mencatatkan kasus tertinggi.
“Sebagian besar korban adalah PMI yang direkrut secara ilegal untuk pekerjaan seperti penipuan daring (online scammer) dan industri perjudian,” jelas Andi.
Selain itu, modus operandi TPPO terus berkembang, memanfaatkan media sosial untuk merekrut korban dengan janji kerja bergaji tinggi dan fasilitas mewah.
Kasus TPPO juga terus meningkat. Data Kemenlu mencatat 5.118 kasus penipuan daring sejak 2020, dengan 196 warga negara Indonesia (WNI) telah dipulangkan sebagai korban.
Baca Juga: Haul Ke 15 Gus Dur, Pedagang Kecil Boleh Berjualan di Lokasi Acara
Sementara itu, Polri mencatat 1.061 kasus TPPO pada 2023, dan pada 2024, angkanya telah mencapai sekitar 700 kasus.
Andi menekankan pentingnya langkah strategis yang melibatkan semua elemen, mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat desa.
Menurut Andi ada tiga strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Pertama adalah dengan penguatan deteksi dini dan edukasi kepada masyarakat untuk mengenali modus-modus TPPO.