Agar program ini tidak disalahgunakan, perlu ada sistem pengawasan yang lebih ketat serta sanksi tegas bagi pihak-pihak yang mencoba mengeksploitasi fasilitas ini demi keuntungan pribadi.
Tak kalah penting, lokasi perumahan yang dibangun dengan skema KPR subsidi sering kali tidak memadai.
Banyak proyek perumahan dibangun di daerah pinggiran kota atau bahkan di pedesaan, di mana akses transportasi dan fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit sangat terbatas.
MBR, yang sudah terbebani dengan masalah finansial, justru harus menambah beban biaya transportasi dan waktu tempuh yang lebih lama.
Hal ini menjadikan KPR subsidi bukannya menjadi solusi, malah menjadi tantangan baru bagi mereka.
Dengan masalah-masalah tersebut, sangat jelas bahwa reformasi mendasar pada sistem KPR diperlukan.
Baca Juga: Intip Inspirasi Desain Rumah Minimalis 1 Lantai Yang Bakal Tren di Tahun 2025
Pertama, fleksibilitas dalam persyaratan yang lebih ramah bagi pekerja informal harus segera diberlakukan.
Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap penyalahgunaan fasilitas KPR subsidi juga harus menjadi perhatian utama agar program ini benar-benar menyasar mereka yang membutuhkan.
Terakhir, kualitas dan lokasi perumahan subsidi harus menjadi prioritas dalam perencanaan, agar MBR benar-benar mendapatkan rumah yang layak dan strategis.
Kredit Pemilikan Rumah tetap menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian.
Baca Juga: Begini Cara Jitu Mengatasi Spandek Berkarat
Namun, untuk memastikan bahwa program ini benar-benar efektif dan adil, reformasi besar-besaran sangat diperlukan agar tujuan mulia KPR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak terhalang oleh celah-celah yang menguntungkan pihak tertentu saja.
Agar benar-benar memenuhi janji untuk memberikan rumah bagi rakyat yang membutuhkan, program KPR harus mampu mengadaptasi diri dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi masyarakat Indonesia.(sm)