GRAHAMEDIA.ID - Perkembangan kota-kota besar di Indonesia saat ini masih disertai dengan permasalahan permukiman kumuh yang seolah tak kunjung usai.
Berkenaan dengan fenomena tersebut, rumah deret dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah guna menanggulangi keberadaan permukiman kumuh.
Sebut saja DKI Jakarta yang telah melaksanakan program Kampung Deret pada tahun 2013 dengan anggaran fisik mencapai Rp 212 miliar dan jumlah rumah mencapai 4.467 unit.
Konsep penataan Kampung Deret tersebut dilakukan dengan memberi bantuan perbaikan rumah di melalui bantuan sosial kepada individu yang menghuni permukiman kumuh sebesar 1.5 juta rupiah per meter persegi dengan maksimum luas lantai 36 meter persegi.
Baca Juga: Menengok Rumah Deret di Bantaran Kali Pepe Solo, Contoh Keberhasilan Penataan Permukiman Kumuh
Peran serta masyarakat merupakan salah satu poin penting dalam pengembangan kampung deret.
Masyarakat harus merelakan bangunan atau lahan yang dimiliki untuk membangun jalan serta memperbaiki fasad bangunan secara total.
Persoalan permukiman kumuh memang bukan hanya terkait fisik bangunan rumah melainkan juga fasilitas umum dan lingkungan sekitar.
Maka dari itulah, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program pengentasan permukiman kumuh harus diperhatikan mengingat bahwa kesulitan yang kerapkali dihadapi dalam mengatasi permukiman kumuh justru datang dari masyarakat sendiri.
Baca Juga: Cara Mudah Bayar PBB Online, Cukup Dari Rumah
Salah satu tujuan pokok dari program rumah deret ialah mengubah sedikit demi sedikit sifat kumuh menjadi tidak kumuh.
Upaya tersebut tentu tidak mudah karena sudah berkaitan dengan kebiasaan masyarakat setempat.
Maka dari itu, menurutnya masyarakat jangan diposisikan sebagai objek penataan melainkan sebagai subjek penataan.