Rumah Deret dan Kampung Deret, Solusi Permukiman Kumuh dengan Partisipasi Masyarakat

Dalam rangka melibatkan masyarakat sebagai objek penataan, diperlukan pendekatan partisipatif di mana kebutuhan rumah deret dirancang bersama-sama dengan masyarakat setempat.

Baca Juga: 25 Calon Anggota BPKN Jalani Fit and Proper Test

Ruang-ruang bersama seperti ruang jemur, pertemuan, dan ruang bermain juga perlu disediakan sebagai inovasi untuk menumbungkan rasa kebersamaan masyarakat di lingkungan rumah deret sekaligus mencegah timbulnya kekumuhan baru.

Selain di Jakarta, program rumah deret Kota Surakarta juga tengah digencarkan.

Berkaitan dengan kondisi eksisting lahan Surakarta yang didominasi permukiman (kurang lebih 64 persen), penataan permukiman kumuh di Kota Surakarta memang memerlukan perhatian lebih.

Menariknya, program rumah deret Kota Surakarta memadukan konsep hunian dan tempat usaha di lokasi rumah deret.

Baca Juga: Inilah Metode Kampanye Pemilu yang Dapat Difasilitasi oleh KPU. Cek Apa Saja?

Konsep tersebut berangkat dari kondisi permukiman kumuh di bantaran sungai yang dipicu oleh keberadaan pedagang yang awalnya tinggal tidak permanen kemudian berkembang menjadi permukiman kumuh.

Sungai juga dijadikan sebagai wajah depan rumah deret (Water River Front) agar masyarakat ikut melestarikan keberadaan sungai.

Guna menangani persoalan permukiman kumuh, rumah deret nampaknya memang dapat menjadi salah satu opsi.

Menurut data yang diambil dari PU Cipta Karya, jumlah penduduk global di perkotaan mengalami peningkatan mencapai 60 persen pada tahun 2030 dan 70 persen pada tahun 2050.

Baca Juga: Inilah Metode Kampanye Pemilu yang Dapat Difasilitasi oleh KPU. Cek Apa Saja?

Peningkatan pertumbuhan ini juga berpengaruh terhadap peningkatan migrasi penduduk dari desa menuju ke kota.

Setiap kota yang menjadi magnet migrasi penduduk belum tentu memiliki kesiapan secara infrastruktur dan regulasi yang memadai untuk menampung dan mengakomodasi permasalahan kumuh yang akan menjadi masalah di masa yang akan datang.

Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memilik arah kebijakan dan strategi tahun 2020-2024 dalam pembangunan perumahan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layah huni dan penyediaan rumah baru layak huni.