GRAHAMEDIA.ID - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan keprihatinannya atas bencana longsor dan gagal panen yang menyebabkan kelaparan warga Distrik Amuma, Panggema dan Anggruk di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.
Puan mendorong Pemerintah memberikan bantuan logistik kepada masyarakat dalam waktu yang efisien.
"Saya harapkan agar pendistribusiaan bantuan logistik dilakukan dengan efisien sehingga cepat sampai ke warga yang membutuhkan,” kata Puan, dalam keterangan tertulisnya, Jumat 27 Oktober 2023.
Puan mengakui upaya mengirimkan bantuan ke daerah Papua pegunungan, menghadapi kendala sulitnya medan. Praktis saat ini distribusi bantuan hanya bisa melalui jalur udara.
Baca Juga: Sejarah Gedung Sumpah Pemuda, Pernah Jadi Toko Bunga dan Hotel
Seperti diketahui bencana longsor terjadi di Kabupaten Yahukimo karena dipicu intensitas hujan tinggi sejak akhir Agustus 2023.
Intensitas hujan yang tinggi juga menyebabkan gagal panen sehingga masyarakat setempat kekurangan bahan pangan dan berujung pada bencana kelaparan.
Sebanyak 24 warga tercatat meninggal dunia, mulai dari balita, anak-anak hingga lansia karena sakit di tengah bencana kelaparan di Kabupaten Yahukimo.
Baca Juga: Mengenal Museum Sumpah Pemuda, Diresmikan 2 Kali oleh Ali Sadikin dan Soeharto
Pemerintah pun sudah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana menghadapi bencana di Yahukimo dan telah mengirimkan berbagai bantuan.
Puan mengapresiasi langkah Pemerintah yang segera mengirimkan bantuan melalui Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan berbagai instansi lain.
Ia menekankan pentingnya penyaluran bantuan dilakukan secara efektif.
Terutama dalam hal distribusi makanan, peralatan, dan obat-obatan yang diperlukan masyarakat terdampak.
Baca Juga: Punya Atap Rumah Skylight, Ternyata Ini 5 Manfaatnya
Artikel Terkait
Puan Maharani Bacakan Ikrar Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya. Berikut Teks Lengkapnya!
DPR Minta Pemerintah Waspada Terhadap Pendatang Dari Negara Terjangkit Virus Nipah
Kabut Asap Karhutla Sebabkan ISPA ke Anak, DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Komisi I DPR Desak Pemerintah Galang Dukungan Serukan Resolusi PBB untuk Hentikan Pelanggaran HAM di Gaza
OJK Blokir 1.700 Rekening Judi Online. Anggota Komisi XI DPR: Media Promosi Judi Online Juga Harus Diberangus
DPR Nilai Perintah Jokowi 'Suntik Mati' PLTU Batu Bara Terburu-buru