Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Medis di Gaza Diserang, PB IDI Ingatkan Norma Hukum Humaniter

GRAHAMEDIA.ID - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), DR Dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT mengutuk keras serangan terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga medis di Gaza.

PB IDI meminta semua pihak yang berkonflik di Gaza untuk memastikan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak menjadi sasaran dan diberikan akses yang aman untuk merawat korban yang terluka.

“Sebagai dokter, kami mempunyai kewajiban etik untuk menempatkan keselamatan pasien dan komunitas masyarakat sipil diatas segalanya,” tegas Dr Adib, dalam siaran pers yang diterima Grahamedia.id, Selasa 31 Oktober 2023.

PB IDI menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas hilangnya nyawa di kedua pihak yang berkonflik, khususnya bagi para profesional medis yang kehilangan nyawa saat memberikan layanan penyelamatan nyawa kepada korban.

Baca Juga: Integrasi NIK-NPWP, DPR Ingatkan ''PR'' Pemerintah tentang Penguatan Keamanan Data Pribadi

Sebagai organisasi profesi medis, PB IDI berkomitmen untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya perawatan medis yang etis, serta tujuan perdamaian dunia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal.

World Medical Association (WMA) atau Asosiasi Medis Dunia beserta PB IDI mengeluarkan seruan mendesak kepada semua pihak yang berkonflik untuk:

1. Mematuhi norma-norma Hukum Humaniter Internasional (IHL) untuk tidak menyerang fasilitas medis dan kendaraan tenaga kesehatan, serta melindungi tenaga kesehatan.

Baca Juga: DPR Komitmen Pembahasan 9 RUU di Masa Sidang II Tak Terganggu Pemilu

2. Petugas kesehatan harus diberikan sumber daya yang mereka perlukan untuk merawat semua pasien dengan penuh kasih sayang dan sesuai dengan nilai etika profesi dan netralitas medis. Koridor kemanusiaan harus digunakan untuk memastikan pengiriman pasokan medis penting dan bantuan kemanusiaan lainnya ke Jalur Gaza dengan aman.

3. World Medical Association (WMA) atau Asosiasi Medis Dunia dan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia mengajukan permohonan yang kuat kepada kedua belah pihak untuk menyelamatkan warga sipil, rumah sakit, dan layanan penting lainnya.***