Gusdurian Deklarasi Pemilu Damai: Menolak Kekerasan dan Intimidasi Dalam kampanye

GRAHAMEDIA.ID - Tokoh pemuda lintas agama yang tergabung dalam Jaringan Gusdurian membacakan Deklarasi Pemilihan Umum (Pemilu) Damai.

Deklarasi Pemilu Damai dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan pemilu yang damai, jujur, adil, dan bermartabat.

Para perwakilan pemuda dari berbagai lintas agama pada Deklarasi Pemilu Damai membacakan secara serentak lima poin deklarasi di halaman Wisma Hijau, Depok, Jawa Barat pada Minggu 26 November 2023.

Berikut adalah bunyi lengkap Deklarasi Pemilu Damai:

1. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilu, serta menolak segala bentuk kekerasan, Intimidasi, penggunaan disinformasi-misinformasi, dan ujaran kebencian dalam kampanye yang dapat merusak perdamaian dan keharmonisan masyarakat

Baca Juga: Menjelang Tahapan Kampanye, Jawa Tengah Deklarasi Pemilu Damai

2. Kami mendorong penyelenggaraan pemilu yang adil, bebas dari manipulasi, dan transparan. Setiap suara memiliki nilai yang sama tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik.

3. Kami menghormati perbedaan pendapat dan perbedaan aspirasi politik. Kami berkomitmen untuk mengekspresikan aspirasi politik kami melalui saluran yang sah, tanpa merendahkan martabat pihak lain.

4. Kami berharap Pemilihan Umum 2024 menjadi momentum yang memperkuat demokrasi Indonesia, menciptakan pemerintahan yang responsif, transparan, dan mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

5. Kami berkomitmen untuk terus mengawasi para pemimpin yang nantinya terpilih agar bekerja untuk kemaslahatan rakyat dan tidak menyalahgunakan kekuasaan.

Baca Juga: Jihad Ekologi, Menghadirkan Hutan Kota Dari Halaman Rumah Kita

Deklarasi tersebut disaksikan oleh beberapa tokoh bangsa di antaranya Hj Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama RI 2014-2019), Gomar Gultom Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Asep Saifudin Jahar Rektor UIN Syarif Hidayatullah, dan Mgr Pius Riana Prabdi dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).