Senin, 22 Desember 2025

Slamet Duga Ada Sindikat Mafia Pupuk di Indonesia. Ini Buktinya

Photo Author
- Kamis, 30 November 2023 | 23:35 WIB
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke PT Pupuk Kujang Indonesia, Cikampek, Jawa Barat, Kamis 30 November 2023 (dpr.go.id)
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke PT Pupuk Kujang Indonesia, Cikampek, Jawa Barat, Kamis 30 November 2023 (dpr.go.id)

 

GRAHAMEDIA.ID - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menduga ada sindikat mafia yang bermain dalam industri pupuk di Indonesia.

Sebab, di tengah produksi pupuk yang cukup, namun keberadaan pupuk non subsidi masih sulit ditemui.

Hal ini dikatakan Slamet usai dirinya mengunjungi PT Pupuk Kujang Indonesia, Cikampek, Jawa Barat, Kamis 30 November 2023.

"Ada beberapa indikasi yang mengarah dugaan adanya sindikat mafia yang bermain dalam industri pupuk di Indonesia. Pertama, karena dari penjelasan direktur pupuk Indonesia bahwa sampai saat ini produksi dan stok pupuk cukup," ungkap Slamet.

Baca Juga: Penerbitan SPTJM Tak Transparan, DPR Menduga Ada Mafia Honorer

"Tapi kenyataannya di lapangan, petani kesulitan mendapati pupuk subsidi, bahkan pupuk non subsidi juga sulit ditemui," sambungnya.

Ia menjelaskan, situasi kelangkaan pupuk yang sengaja dibuat oleh para mafia pupuk ini sangat merugikan petani.

Ketika kelangkaan pupuk sudah terjadi di pasaran, maka mafia pupuk beraksi melempar pupuk ke pasaran dan berapapun harganya pasti akan dibeli oleh petani.

"Dengan kata lain, sindikat tersebut akan mengatur harga sesuai dengan keinginannya, yang sudah pasti lebih mahal dari harga semestinya," jelasnya.

Baca Juga: Produktivitas Padi Jatim Tertinggi Nasional Sejak 2020, Khofifah Itu Kerja Keras Penyuluh Pertanian Lapangan

Slamet mendesak pemerintah segera mengatasi hal ini. Salah satunya dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pupuk non subsidi.

Dengan begitu mafia tidak akan bisa mempermainkan harga lagi di pasaran. Dan jika hal itu terjadi akan dengan cepat ditindak.

Menurutnya, setelah penentuan HET pupuk, pemerintah harus benar-benar memantau penerapannya di lapangan.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: M.Syahrul

Sumber: dpr.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

 Jawa Tengah Siap Sambut Nataru, Inilah Kesiapannya

Minggu, 21 Desember 2025 | 16:40 WIB

Terpopuler

X