Jangan ada lagi alasan bahwa penentuan HET bukan domain dari PT Pupuk atau kementerian Pertanian, melainkan ada di bawah wewenang Kementerian Perindustrian, sehingga saling lempar tanggungjawab.
Baca Juga: Firman Soebagyo Anggota Komisi IV, Perhutanan Sosial Untuk Kesejahteraaan Rakyat
"Karena semua instansi atau lembaga tersebut merupakan bagian dari pemerintah yang memiliki tugas utama menyejahterakan rakyat Indonesia, termasuk petani," pungkasnya.***
Artikel Terkait
Komisi VIII DPR RI Berhasil Tekan Biaya Haji 2024 Menjadi Rp93,4 Juta. Tapi Belum Keputusan Final
DPR Minta Pelunasan Biaya Haji Bisa Dicicil Sejak BPIH Diputuskan
Presiden Jokowi: Jangan Salah Pilih Pemimpin, DPR: Jangan Ada Kecurangan
DPR Dukung Komersialisasi Pesawat N219: Harga Kompetetif, Target Pasar Pemerintah Daerah
Atas Dasar UU Perlindungan Data Pribadi, DPR Tagih Tanggung Jawab KPU atas Bocornya DPT Pemilu 2024