LPP PBNU Ungkap Selama 2023 Penanganan Konflik Agraria di Indonesia Diwarnai Kekerasan Fisik dan Teror Psikologis

Evaluasi kebijakan reforma agraria Dalam debat cawapres mendatang, ia menyarankan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan agraria dan lingkungan yang mungkin tidak sejalan dengan konstitusi.

Memberikan wewenang pada institusi tertinggi untuk mengelola sumber daya agraria dengan fokus menghentikan konflik, mengkaji kebijakan agraria, dan merumuskan kebijakan baru sesuai dengan konstitusi.

"Selama ini tumpang tindih antar-kementerian dan lembaga serta badan-badan negara lainnya. Wewenang tersebut bisa di satu badan otorita bisa di bawah wapres. Kalau di bawah Menko kurang greget kayaknya," ujarnya.

Baca Juga: Cara dan Biaya Balik Nama Sertifikat Rumah. Dijamin Anti Ribet

Chandra juga menyarankan pembentukan badan otorita yang memiliki wewenang untuk menghentikan konflik agraria, mengkaji kebijakan agraria, dan merumuskan kebijakan baru sesuai dengan konstitusi, mengatasi tumpang tindih antara Kementerian/Lembaga dan badan-badan negara lainnya.

"Tugasnya menghentikan konflik-konflik agraria yang ada, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan keberlanjutan lingkungan; dan merumuskan kebijakan baru yang sesuai dengan alur konstitusi," tandas Chandra.***