GRAHAMEDIA.ID - Pelaksanaan penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Nusa Tenggara (NTB) pada tahun 2023 lalu ternyata efektif untuk mengentaskan sebanyak 1.542 unit rumah tidak layak huni (RTLH).
Program BSPS selain menyasar masyarakat kurang mampu juga membantu para warga lanjut usia (Lansia) untuk dapat tinggal di rumah yang kokoh secara konstruksi bangunan serta memenuhi syarat rumah sehat secara bergotong royong.
"Program BSPS pada dasarnya adalah stimulan agar masyarakat memiliki semangat untuk membangun rumah layak huni secara swadaya. Kami ingin masyarakat kurang mampu di daerah juga bisa merasakan hasil pembangunan infrastruktur," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto sebagaimana dilansir dari laman Dirjen Perumahan KemenPUPR pada Senin, 13 Mei 2024.
Iwan menerangkan, adanya semangat gotong royong warga dalam membangun rumah sangat diperlukan. Selain itu, para penerima bantuan juga diharapkan memberikan dukungan secara swadaya dan mereka juga didampingi oleh tenaga fasilitator lapangan (TFL) dalam pelaksanaan pembangunan di lapangan.
"Program BSPS juga sangat berperan penting dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah," terangnya.
Kepala Balai P2P Nusa Tenggara I Direktorat Jenderal Perumahan, I Wayan Suardana menjelaskan, pada tahun 2023 lalu pihaknya telah berhasil melaksanakan Program BSPS untuk 1.542 unit rumah warga.
Rumah-rumah tidak layak huni milik warga direhab agar memiliki konstruksi bangunan dan sanitasi yang baik sehingga penghuninya bisa tinggal dengan nyaman.
Dari data yang ada, pelaksanaan Program BSPS di Provinsi NTB tahun 2023 lalu tersebar di sembilan Kabupaten / Kota yakni Kota Mataram (193 unit), Lombok Barat (240 unit, Lombok Utara (138 unit), Lombok Tengah (511 unit), Lombok Timur (274 unit). Selanjutnya di Sumbawa Barat (18 unit), Sumbawa (69 unit), Bima (40 unit) dan Kota Bima (54 unit).
"Jumlah dana stimulan yang kami salurkan sebesar Rp 20 juta yakni Rp 17,5 juta untuk membeli bahan material bangunan dan sisanya untuk upah tukang," terangnya.
Salah seorang warga penerima Program BSPS dari Desa Glogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Munarif,60, mengaku sangat senang bisa mendapatkak bantuan BSPS dari pemerintah.
Dia menceritakan bahwa dulu rumahnya hancur akibat terdampak gempa dan keluarganya membangun tenda seadanya di depan rumah dan kini dia bisa menempati rumah yang baru berkat program BSPS.
Menurut pria yang masih bekerja sebagai pekerja serabutan itu, dirinya tidak pernah menyangka dan bermimpi untuk dapat membangun rumahnya kembali. Penghasilannya yang tidak menentu membuat dirinya sangat senang ketika dirinya tercatat sebagai penerima Program BSPS.
"Alhamdulillah terimakasih saya ucapkan kepada Kementerian PUPR atas bantuan (Program BSPS) ini. Saya dan keluarga menambah dana stimulan dengan dana tabungan smyang ada sebesar Rp 14 juta kini rumahnya sudah selesai dibangun dan kami bisa nyaman tinggal di rumah ini. Saya hanya bisa mendoakan semoga program ini terus berlanjut dan membantu masyarakat memiliki rumah layak dan kampung jadi bebas rumah kumuh," harapnya.
Artikel Terkait
Bedah 170 Rumah Warga, Kementerian PUPR Tutut Entaskan Rumah Tidak Layak Huni
Hingga 10 November, 143.009 Rumah Tidak Layak Huni Selesai Dibedah
Pemprov Jateng Alokasikan Bantuan Keuangan Rp3,04 Triliun Pada 2024, Digunakan mulai untuk Sarpras hingga Rehab Rumah Tidak Layak Huni
1.100 Rumah Tidak Layak Huni di Bengkulu Akan Di Rehab Lewat Program BSPS. Tiap Rumah Anggarannya Segini
Kementerian PUPR Rehab 100 Rumah Tidak Layak Huni di Manokwari. Per Unit Dianggarkan Rp23,5 Juta