Sementara itu Asisten KASN, Iip Ilham Firman bahkan lebih rinci memaparkan dari total 101 Pj. kepala daerah. Ada 31 orang atau 30,9 persen yang melaksanakan peraturan netralitas ASN.
Namun yang tidak mematuhi ketentuan netralitas saat mereka memimpin cukup besar, mencapai 70 PJ atau 69,1 persen.
Selain netralitas PJ dan ASN, Iip juga meyoroti soal pentingnya netralitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Sebab ini jarang mendapat sorotan.
“Saat ini masih kurangnya perhatian terhadap potensi pelanggaran Netralitas PPPK dan PPNPN, padahal jumlah PPPK dan PPNPN cenderung lebih banyak dari pada jumlah ASN," ungkapnya.
Saat ini Hanya ada tujuh daerah yang memiliki aturan netralitas bagi PPPK dan hanya 14 daerah yang memiliki aturan netralitas PPNPN. Karena memang instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur disiplin PPPK dan PPNPN. *