GRAHAMEDIA.ID - Demokrasi di Indonesia yang terwujud dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih jabatan politik legislatif maupun eksekutif, sebenarnya mulai membuka sedikit ruang kedaulatan bagi rakyat.
Namun dinasti politik baik di level partai, legislatif, maupun eksekutif masih tumbuh berkembang sehingga sangat berpotensi menghalangi terpilihnya pemimpin pemerintahan dan wakil rakyat yang berkualitas.
Orang lebih mengedepankan hubungan kekerabatan daripada memilih kader yang berkualitas dalam kontestasi politik praktis.
Berkaitan hal ini Sayyidina Umar bin Khattab layak menjadi teladan anti dinasti politik bagi bangsa Indonesia.
Baca Juga: Sebelum Tahapan Kampanye, Muhammadiyah Akan Uji Publik Program 3 Capres dan Cawapres Secara Terbuka
Di detik-detik akhir hidupnya, pasca tragedi penusukan oleh oknum tak bertanggung jawab, Sayyidina Umar didesak agar segera menunjuk penggantinya.
“Andaikan Abu Ubaidah masih hidup, niscaya aku akan menunjukknya sebagai penggantiku. Akan Ku katakan kepada Tuhanku bila Ia menanyaiku (karena menunjuk Abu Ubaidah): “Aku telah mendengar Nabi-Mu bersabda: “Abu Ubaidah adalah aminu hadzihil ummah (kepercayaan umat Islam ini),” jawab Umar.
Maksudnya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, tokoh senior sahabat dan mendapat gelar langsung dari Nabi Muhammad sebagai aminul ummah atau orang kepercayaan umat Islam.
Sayangnya ia wafat saat endemi thaun ‘Ammas di Syam pada tahun 18 H/638 M.
“Andaikan Salim mantan budak Abu Hudzaifah hidup niscaya akan aku jadikan dia sebagai penggantiku. Aku akan katakan kepada Tuhanku jika ia menanyaiku: “Sungguh Salim adalah orang yang sangat mencintai karena Allah Ta’ala.”
Baca Juga: Stadion Manahan Solo, Berkapasitas 20 Ribu Penonton yang Siap Digunakan Untuk Piala Dunia U-17 2023
Maksudnya adalah Salim peranakan Persi yang dahulunya seorang budak yang kemudian dimerdekakan oleh Tsabitah istri dari sahabat Abu Hudzaifah bin Utbah.
Salim kemudian diadopsi sebagai anak angkat oleh Abu Hudzaifah dan Tsabitah.
Artikel Terkait
Majelis Kehormatan MK dibentuk, Mahfud MD: Ketiganya Orang yang Berintegritas, Tidak Bisa Didikte...
Komika Akbar ke Ganjar-Mahfud: Yang Bisa Dipengaruhi itu MK, Kalau MD Tidak Bisa
Sempat Berubah Jadi Mahkamah Keluarga, Google Maps Sudah Kembalikan Jl. Medan Merdeka Barat No.6 ke Alamat MK
Dukung MKMK, Legislator PKB: Bayangkan, 575 Anggota DPR Membuat Undang-undang, Hanya Dibatalkan 9 Hakim MK
Putusan MK Soal Batas Usia Capres Cawapres Injak-injak Konstitusi, Masinton Pasaribu Usulkan Hak Angket
42 Caleg Petahana Ikut lagi, 536 Caleg Bersaing Rebutkan 45 Kursi DPRD Blora,
Sebelum Tahapan Kampanye, Muhammadiyah Akan Uji Publik Program 3 Capres dan Cawapres Secara Terbuka
Dinasti Politik, Penyebab dan Dampak Negatifnya Jika Diterapkan