GRAHAMEDIA.ID - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mewaspadai potensi meningkatnya kejahatan keuangan menjelang Pemilu 2024.
Sahroni pun meminta PPATK untuk waspada karena perputaran uang yang meningkat di tahun pemilu, bisa ada celah terjadinya kejahatan keuangan.
Sahroni pun meminta PPATK untuk waspada karena perputaran uang yang meningkat di tahun pemilu, bisa ada celah terjadinya kejahatan keuangan.
"PPATK jangan sampai jadi lengah. Apalagi sekarang menjelang pemilu, potensi kejahatan keuangan jelas bisa meningkat. PPATK perlu terus menjaga kinerjanya demi memastikan pemilu yang dananya seratus persen halal," ujar Sahroni dalam keterangannya yang dikutip Parlementaria, Jumat 10 November 2023
Baca Juga: 8 Tempat Wisata Malam Hari Di Kota Semarang yang Mempesona
"PPATK jangan sampai jadi lengah. Apalagi sekarang menjelang pemilu, potensi kejahatan keuangan jelas bisa meningkat." sambungnya.
Politisi Fraksi Partai NasDem itu khawatir ada upaya untuk mengintervensi pemilu dengan menggunakan dana-dana hasil kejahatan keuangan.
Sahroni tidak ingin Pemilu 2024 dirusak oleh dana-dana haram yang bila dibiarkan akan menimbulkan kekacauan situasi.
"Jelang pemilu perputaran uang di segala sektor sudah pasti meningkat. Agar kondisi ini tidak dimanfaatkan oknum, PPATK harus bisa cermat dalam melihat dan mencegah potensi-potensi modus kejahatan keuangan baru," kata Sahroni
Baca Juga: Sosok Ratu Kalinyamat Jepara, Pernah Mengirim 5.000 Pasukan Melawan Portugis di Malaka
"Uang haram yang dicari dengan cara ilegal, sudah pasti dimaksudkan untuk hal-hal yang tidak dibenarkan. Jadi kalau ini dibiarkan, bisa chaos situasi Pemilu 2024," sambungnya.
Di sisi lain, Sahroni juga memberi apresiasi pada kinerja PPATK di bawah kepemimpinan Ivan Yustiavandana, yang berhasil mengungkap transaksi terkait investasi ilegal bernilai fantastis selama 2022.
"Komisi III DPR mengapresiasi kinerja luar biasa PPATK. Walau bergerak dalam senyap, PPATK telah membuktikan perannya dalam membantu membongkar dana kejahatan keuangan hingga puluhan triliun rupiah," tukas Sahroni.***
Artikel Terkait
Antisipasi Jeratan Pinjol Ilegal, Literasi Keuangan Perlu Terus Ditingkatkan
Perhatikan, Media Sosial Kampanye Peserta Pemilu Dibatasi 20 Akun
Pernah Jadi Dandim Surakarta, Publik Khawatir Calon Panglima TNI Tidak Netral di Pemilu. Ini Kata DPR
Marak Hoaks Selama Pemilu, DPR Usul Bentuk Badan Anti Hoaks dan Dewan Etik Medsos
Wajib Diketahui Oleh Peserta Pemilu 2024, Apa saja Bahan Kampanye Yang Bisa di Sebar?
Pj Kepala Daerah dan ASN Komitmen Jaga Netralitas dalam Pemilu
Jelang Pemilu, Polisi Cegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Putusan MK Perbolehkan Peserta Pemilu Kampanye di Tempat Pendidikan, Bawaslu: Ikuti Aturannya!