Antisipasi Tragedi Pemilu 2019, Penyelenggara Pemilu akan dilakukan Skrining Riwayat Kesehatan

GRAHAMEDIA.ID - Untuk mengantisipasi tragedi yang menimpa penyelengga pada pemilu 2029, penyelenggara pemilu yang akan bertugas pada pemilu 2024 akan dilakukan Skrining Riwayat Kesehatan

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menyerukan, pemerintah daerah segera memfasilitasi pendaftaran petugas penyelenggara pemilu dan pilkada 2024 di daerah sebagai peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal ini dibutuhkan agar seluruh penyelengga pemilu bisa mendapat layanan Skrining Riwayat Kesehatan dari BPJS Kesehatan.

Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Hak Pilih Warga Binaan Lapas dan Rutan Dipastikan Terlindungi

Moeldoko menyampaikan ini usai menyaksikan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program JKN bagi petugas penyelenggara pemilu dan pilkada 2024, di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (20/11).

Penandatanganan SEB dilakukan oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, Komisi Pemiluhan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Moeldoko menegaskan, pihaknya menginisiasi pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program JKN bagi petugas penyelenggaa pemilu dan pilkada, agar peristiwa pada pemilu 2019 tidak terulang.

Seperti diketahui, pada pemilu 2019, terdapat sekitar 722 petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dan 798 lainnya jatuh sakit. Di sisi pengawas pemilu, setidaknya terdapat 33 pengawas yang meninggal, dan 433 lainnya jatuh sakit. Jumlah tersebut belum termasuk dari aparat keamanan dari TNI/Polri.

Baca Juga: Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda Diperiksa DKPP

“Saya tidak ingin pemerintah disalahkan, seolah-olah pemerintah tidak melakukan sesuatu. Untuk itu KSP menginisiasi program ini sebagai upaya pencegahan agar seluruh petugas pemilu sejak awal bisa diidentifikasi kondisi kesehatannya,” kata Moeldoko sebagaimana dilansir dari laman resmi ksp.go.id pada Selasa, 21 November 2023.

Lebih lanjut, Moeldoko meminta agar Surat Edaran Bersama tersebut menjadi pendorong untuk pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan kepesertaan JKN bagi sekitar 7,6 juta penyelengga pemilu dan 900 ribu lebih pengawas pemilu.

Sehingga nantinya petugas yang teridentifikasi memiliki risiko kesehatan dapat ditangani segera sesuai indikasi medis menggunakan skema JKN.

“Masyarakat harus melihat bahwa pemerintah hadir untuk memikirkan lebih awal keselamatan dan kesehatan para petugas pemilu dan pilkada,” ujarnya.

Baca Juga: Wapres Minta Bawaslu Perketat Pengawasan Netralitas Aparatur Negara