Untuk Mengurangi Kendaraan Pribadi, Pakar Transportasi Dorong Angkutan Permukiman di Jabodetabek Diperbanyak

Selanjutnya tahun 2025 (40 perumahan) dilayani JRC sebanyak 80 rute dengan 86 bus besar dan tahun 2026 (37 perumahan) dioperasikan JRC berjumlah 74 rute dengan 46 bus besar.

Indonesia sedang mengalami krisis angkutan umum. Sekitar 95 persen kawasan perumahan di Bodetabek tidak memiliki akses layanan transportasi umum.

Padahal, idealnya, warga seharusnya bisa menemukan halte bus, terminal bus, atau stasiun kereta dengan berjalan kaki tidak lebih dari 500 meter.

Saat ini, sekitar 7,3 juta atau lebih dari 65 persen jiwa penduduk DKI Jakarta dilayani oleh angkutan umum yang eksisting. Akan tetapi, baru 656.000 orang atau kurang dari 5 persen jiwa penduduk Bodetabek yang telah dilayani angkutan umum eksisting.

Padahal, berdasarkan cakupan layanan 500 meter dari titik simpul, angkutan umum massal eksisting berpotensi melayani 7,97 juta atau 25,18 persen penduduk Jabodetabek.

Pertambahan jumlah kendaraan pribadi di DKI Jakarta dan di daerah penyangga, baik sepeda motor maupun mobil, juga memperlihatkan bahwa masyarakat masih memilih transportasi pribadi untuk bermobilisasi.

Banyak pula mobil berkapasitas lima hingga delapan penumpang dibawa beraktivitas meski hanya berisi sang Jabodetabek.

Tawaran mendapatkan sepeda motor yang kian mudah dan murah juga menyebabkan masyarakat lebih tertarik memakai sepeda motor untuk bermobilitas.

Sepeda motor, baik kendaraan pribadi maupun ojek daring, kian menjadi pilihan transportasi masyarakat karena cenderung lebih gesit.

Lantas, bagaimana dengan 242 perumahan kelas menengah dan 1.582 perumahan kelas bawah di Kawasan Bodetabek yang juga memerlukan layanan angkutan umum?.

Melalui Kementerian Perindustrian, diluncurkan anggaran Rp 12,3 triliun diperuntukan insentif kendaraan listrik. Anggaran itu akan dibelikan 138 unit bus (Rp 48 miliar) tahun 2023 dan 414 bus (Rp 144 miliar) tahun 2024.

Sebaiknya 552 bus itu dapat diberikan ke BPTJ untuk dioperasikan 1.824 perumahan di Bodetabek yang belum terlayani angkutan umum dan mendapat subsidi, supaya target 60 persen warga beralih menggunakan angkutan umum tercapai.

Untuk mewujudkannya memerlukan bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat, bisa dalam bentuk Public Transporatation Obligation (PSO) angkutan umum atau lembaga pembiayaan angkutan umum di bawah Kementerian Keuangan.(***)