Pemerintah Targetkan 70 Persen Rumah Tangga akan Menempati Hunian Layak Pada 2024

GRAHAMEDIA.ID - Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Iwan Suprijanto mengatakan, berdasarkan RPJMN 2020-2024, pemerintah telah menargetkan sebanyak 70 persen rumah tangga akan menempati hunian layak pada 2024.

Target itu baik dengan intervensi langsung maupun intervensi tidak langsung Pemerintah.

Pembangunan perumahan merupakan kegiatan multiplier effect yang terbukti mampu mempercepat dan membantu memulihkan ekonomi nasional, karena mampu menggerakkan hingga 185 subsektor industri lain, seperti material bahan bangunan, transportasi, lembaga pembiayaan,furniture dan perdagangan makanan.

“Kondisi ini menunjukkan sektor properti secara konsisten berkinerja positif dan sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Iwan sebagaimana dilansir dari laman KemenPUPR pada Kamis, 2 Mei 2024.

Menurut dia, hal itu sangat berguna untuk menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan rumah di Indonesia, yaitu angka backlog kepemilikan rumah, dimana pada tahun 2023 angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih sebesar 13,56 persen atau sebanyak 9.905.820 rumah tangga (Data Susenas, 2023).

Baca Juga: Kementerian PUPR Rehab 100 Rumah Tidak Layak Huni di Manokwari. Per Unit Dianggarkan Rp23,5 Juta

Pada kesempatan itu, Iwan menambahkan, ada beberapa isu utama yang perlu mendapat perhatian di sektor perumahan seperti hunian eksisting yang tidak memenuhi standar layak huni, jumlah supply rumah yang belum sesuai dengan consumer’s demand baik karena variable harga maupun lokasi, serta penanganan dan pencegahan permukiman kumuh.

Namun, pada kondisi faktual, terdapat demand untuk penyediaan hunian yang tidakhanya layak, namun juga memenuhi kriteria ramah lingkungan (green) dan ramah teknologi (smart).

Untuk mengatasi hal tersebut, imbuhnya, Pemerintah telah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pelaku pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar, salah satunya melalui kegiatan penyediaan akses perumahan dan kawasan permukiman layak, aman dan terjangkau.

Pemerintah juga terus menginisiasi pemanfaatan beragam inovasi teknologi dalam pembangunan hunian dengan konsep berkelanjutan.

“Salah satunya dengan menyusun desain prototipe atau purwarupa rumah subsidi tahan gempa. Desain ini juga dirancang untuk mengakomodir keandalan bangunan sekaligus kemudahan berusaha para pelaku pembangunan yang terkendala dalam pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF),” terangnya.

Sebagai informasi, saat ini arah kebijakan pembangunan nasional bidang perumahan yaitu penyediaan perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat secara inklusif dan bertahap terhadap layak huni.

Dalam melaksanakan kebijakan penyediaan rumah layak huni, sebagaimana amanat UU Nomor 1 Tahun 2011, Pemerintah juga memberikan dukungan dan berupaya dalam menggerakkan Properti di Sektor Menengah Bawah dengan semangat simplikasi dan deregulasi kebijakan.

Baca Juga: 1.100 Rumah Tidak Layak Huni di Bengkulu Akan Di Rehab Lewat Program BSPS. Tiap Rumah Anggarannya Segini