GRAHAMEDIA.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat calon wakil presiden (cawapres) yang kedua, Minggu 21 Januari 2024 mendatang.
Pada debat cawapres tersebut, problem agraria menjadi salah satu tema debat.
Sekretaris Pengurus Lembaga Pengembangan Pertanian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPP PBNU) Tri Chandra Aprianto menyoroti ketimpangan kepemilikan lahan yang menjadi akar konflik agraria di Indonesia.
"Korporasi memiliki lahan yang luas untuk usaha, sementara masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses lahan," kata Chandra dikutip dari NU Online pada Selasa 16 Januari 2024 malam.
Baca Juga: Program Reforma Agraria Ditarget 9 Juta Hektare, Ada Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah
Menurut Chandra, kasus konflik agraria meningkat 12 persen pada 2023, terutama di sektor perkebunan Hak Guna Usaha (HGU).
Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa kasus konflik agraria naik menjadi 241 kasus dibandingkan dengan 212 konflik pada tahun sebelumnya.
Mayoritas konflik agraria tersebut terjadi di sektor perkebunan HGU.
Sementara dalam penanganan konflik, Chandra mencatat adanya pendekatan kekerasan fisik dan teror psikologis.
Pada tahun 2023, terdapat kasus penganiayaan sebanyak 91 kasus dengan korban sebanyak 79 korban laki-laki dan 12 korban perempuan dalam konflik agraria.
Baca Juga: Cara Mengurus Sertifikat Rumah yang Hilang, Inilah Syarat dan Biayanya
Reforma Agraria di persimpangan jalan
Chandra menganggap program reforma agraria hanya menjadi slogan. Redistribusi tanah untuk pemanfaatan lahan oleh rakyat tak berjalan dengan baik.