Pisah Dirjen Pajak Dari Kemenkeu? Begini Kata Ahli

GRAHAMEDIA.ID - Rencana pemisahan Dirjen Pajak dari Kemenkeu kembali mencuat dalam acara Sarasehan 100 Ekonom yang diselenggarakan INDEF dan CNBC Indonesia, Rabu 8 November 2023 lalu.

Kedua Bakal Capres dari kedua koalisi yang berbeda, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan sepakat terhadap gagasan itu.

Lantas bagaimana para ahli ekonomi melihat ide pemisahan itu?

Menurut analis senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita, dengan adanya badan khusus penerimaan pajak, hal itu akan menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan rasio penerimaan pajak negara.

Dalam tatanan ekonomi dunia, gagasan dirjen pajak pisah dengan kemenkeu tersebut menurut Ronny bukanlah hal baru.

"Sudah terdapat beberapa negara yang memiliki badan khusus untuk penerimaan pajak, seperti Bangladesh, Pakistan, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, hingga Australia," kata Ronny, dikutip dari CNBC, Senin 13 November 2023.

Baca Juga: Hujan Mulai Turun, Waspadai Bencana Hidrometeorologi Mengintai! Apa itu ?

"Bahkan China dan New Zealand pun memiliki pola kelembagaan yang terpisah," imbuhnya.

Ia menyebutkan, Bangladesh memiliki lembaga itu dengan nama National Board of Revenue (NBR), dan Pakistan dengan nama Federal Board of Revenue.

Amerika Serikat dengan nama Internal Revenue Service (IRS), Singapura dengan Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS), Malaysia dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), serta Australia dengan Australian Taxation Office (ATO).

Menurut Ronny, kedua capres bisa mempelajari sisi positif dan negatif dalam pembentukannya.

"Bangladesh misalnya dalam pembentukan NBR menjaga sisi penerimaan, namun sisi negatifnya tak kunjung tingginya tax ratio atau rasio pajak terhadap PDB negara ini," ulasnya.

Baca Juga: Prabowo dan Anies Sepakat Pemisahan Dirjen Pajak Dari Kemenkeu, Mirip Amerika